Jakarta | Bali Tribune.co.id - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya meminta 600 prajurit TNI tambahan ditarik kembali dari Kabupaten Nduga, Papua. Lenis mengaku sudah menyampaikan usul tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
"Baiknya distrik-nya dikosongkan saja dulu, biar pendeta, (tokoh) adat dia sana (Nduga). Aparatnya di kota saja. 600 aparat kembalikan saja," kata Lenis, kemarin malam.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Lenis khawatir penambahan pasukan TNI yang diperuntukkan mengawal pembangunan Jalan Trans Papua menimbulkan ketegangan baru. Ia meminta pasukan tersebut ditempatkan sementara di Ibu Kota.
"Kalau saya minta semua keamanan itu di arahkan ke Ibu Kota saja. Setiap distrik kabupaten yang dibilang ada markasnya itu dikosongkan dulu. Aparat semua masuk Ibu Kota saja," ujarnya.
Lenis mengatakan penarikan pasukan TNI ini dilakukan demi menjaga kondusifitas menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Ia khawatir jika terjadi kembali baku tembak pesta demokrasi lima tahunan tak bisa dilaksanakan di wilayah itu.
"Supaya pilpres ini bisa berjalan, masyarakat tidak ketakutan. Jadi kita harus melihat untung ruginya dulu, walaupun kita (TNI) korban ya. Tapi juga ya melihat bahwa masa depan Indonesia harus dipikirkan baik-baik," tuturnya.
Lenis menyatakan usulan penarikan pasukan bukan dalam posisi membela Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menurut dia, situasi yang tak kondusif bisa saja dimanfaatkan pihak lain untuk melakukan kampanye agar warga Papua tak memilih.
"Ini bukan bela kelompok kriminal, tapi saya melihat demi kebaikan kita. Itu kalau terjadi bisa terjadi golput. Maka nanti pihak ketiga akan masuk," katanya.
Lenis menyarankan pembahasan mengenai penanganan kelompok bersenjata di Nduga, dilakukan usai Pilpres 2019. Kata dia, pendekatan kekeluargaan yang saat ini harus dikedepankan dalam menghadapi kelompok tersebut.
Ia menyebut para tokoh adat, pemuka agama, serta pemerintah daerah setempat bisa diberi tugas melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Lenis menyarankan agar aparat juga tak melakukan pengejaran sampai pilpres berakhir.
"Terus selesai (pilpres) baru dipikirkan bagaimana pendekatannya. Jadi biarkan (pendekatan secara) agama, secara adat, biarkan pimpinan (daerah)," tuturnya.
Lenis mengungkapkan perlu kesabaran dalam menghadapi kelompok bersenjata di Bumi Cendrawasih. Menurut dia, bila terus terjadi baku tembak dirinya khawatir negara lain akan ikut campur tangan dalam menangani keamanan di Papua.
"Lebih baik jangan sampai terjadi baku tembak di sana. Jadinya situasi di Papua sedang darurat berarti bisa-bisa pihak lain menguasai keamanan di Papua, itu bahaya. Itu saya melihat situasi itu," kata Lenis.
Sebelumnya, Pangdam XIV Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Surawahadi melepas 600 prajurit untuk membantu pengamanan pembangunan Trans Papua. Pasukan yang dikirim berasal dari Divisi Kostrad III Makassar dan Batalyon Zeni Tempur 8 Makassar.
Proyek Trans Papua sempat mengalami kendala keamanan dari kelompok bersenjata tahun lalu. Serangan bersenjata dari kelompok itu membuat pembangunan jembatan di ruas jalan Wamena sampai Mamugu terhambat.
Pemerintah sempat menghentikan proyek pembangunan jembatan segmen 5 dari ruas Wamena, Haberna, Kenyam dan Mumugu pada Desember 2018 lalu. Kemudian pada akhir Februari 2019 pemerintah kembali melanjutkan pembangunan tersebut.
Terbaru, sejumlah personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Penegakan Hukum diserang kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, 7 Maret lalu. Insiden tersebut terjadi saat personel TNI melakukan pengamanan pergeseran pasukan yang akan menjaga pembangunan Trans Papua Wamena-Mumugu. Tiga personel TNI tewas, sementara di pihak KKB diperkirakan 10 orang tewas. han
