BALI TRIBUNE - Calon Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, meminta semua pihak untuk tidak mempolitisir rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara, yang dirancang akan dibangun di Buleleng. Sebab, bandara ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali
Selain itu, menurut dia, pembangunan Bandara Buleleng ini sudah sejak lama digulirkan dan bahkan sudah diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali. Kehadiran bandara komersial kedua di Bali itu juga untuk mengantisipasi terjadinya kondisi istimewa di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
“Persoalan Bandara Buleleng, itu adalah program untuk kepentingan masyarakat. Ini sudah diperjuangkan dari dulu, tetapi tidak pernah terwujud,” ucapnya, usai berdialog dengan warga Tempekan Batu Intan, Banjar Tubuh, Desa Batu Bulan, Gianyar, Minggu (11/3) malam.
Sudikerta sendiri sudah menyatukan dua investor yang telah membuat kajian terkait pembangunan bandara ini. Kedua investor tersebut sepakat, bahwa bandara ini memang harus dibangun. “Kita tunggu keputusan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat anggap tidak perlu, dari sisi mananya? Faktanya kita butuh bandara lagi untuk antisipasi sesuatu terjadi dengan Bandara Ngurah Rai,” tegas Sudikerta.
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan RI, terkait pro kontra yang terekam dalam sepekan terakhir. “Menteri Perhubungan saya tanya, tetap berjalan kok,” tandasnya. Sudikerta pun berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan Bandara Internasional Bali Utara itu. Soal lokasi pembangunan bandara, ia mengaku itu bukanlah hal yang paling penting.
Pada kesempatan itu, Sudikerta juga meminta semua pihak untuk tidak mempolitisir, misalnya dengan mengaitkan rencana pembangunan bandara ini dengan Pilgub Bali 2018. “Jangan dibawa ke politis lah. Kalau mau maju, siapkan program yang nyata. Bertarung dengan sportif. Jangan program yang pro rakyat seperti pembangunan bandara ini, dimainkan ke politik,” tegas Sudikerta.
