BALI TRIBUNE - Meski sempat terjadi penguatan dollar terhadap rupiah namun diakui fundamental perekonomian Indonesia masih cukup kuat. Hal ini ditandai dengan adanya penopang dasar ekonomi seperti sumber daya alam sebagai sumber pendapatan memungkinkan Indonesia bertahan. Stimulus yang mesti dilakukan pemerintah dalam untuk jangka pendek dalam penguatan fundamental ekonomi Indonesia melalui intervensi Bank Indonesia, ini hukumnya wajib. Pasalnya dinegara manapun namanya stabilitas moneter itu menjadi yang utama, terutama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap dollar. "Seperti diketahui, Amerika saat ini ingin menguatkan infrastruktur di dalam negerinya, bantuan sosial luar negeri dihentikan, apalagi diperparah dengan adanya perang dagang antara Amerika dengan China. Ini yang menyebabkan nilai dollar melesat," sebut pengamat dan praktisi ekonomi, HM. Eko Budi Cahyono di Denpasar, Senin (24/9). Eko mengemukakan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meredakan depresiasi rupiah adalah mendorong eksportir untuk sementara menaruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) di Indonesia. Setelah itu, barulah langkah untuk menggenjot ekspor bisa ditempuh karena dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk meningkatkan volume ekspor. Berdasarkan data BI, sepanjang kuartal II- 2018, eksportir menghasilkan DHE 34,7 miliar dollar AS. Sebanyak 32,1 miliar dollar AS di antaranya, atau setara 92,4 persen dari total DHE masuk ke perbankan di Indonesia. Namun, dari DHE yang disimpan di perbankan domestik, hanya 4,4 miliar dollar AS yang dikonversi menjadi rupiah. Ia juga berharap pemerintah lebih transparan dalam membeberkan kondisi fundamental atau fondasi ekonomi Indonesia. Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya untuk menepis anggapan beberapa kalangan yang menyebutkan, selama ini pemerintah selalu mengklaim fundamental ekonomi kuat dan kerap menuding faktor eksternal sebagai penyebab pelemahan rupiah. Bahkan menilai bahwa fundamental ekonomi nasional sebenarnya belum cukup kuat, sehingga rawan terhadap guncangan eksternal. Penyebab utama kerawanan itu adalah defisit neraca transaksi berjalan yang telah berlangsung sejak 2012. Pelemahan rupiah sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi Indonesia yang kurang bagus. Hal itu terlihat dari defisit transaksi berjalan Indonesia yang dianggap sudah patut diwaspadai karena mencapai tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Itu artinya, pendapatan dari ekspor barang dan jasa tidak mampu mengompensasi kenaikan impor. Negara dengan defisit transaksi berjalan yang lebar rentan terpapar krisis. Eko mengingatkan para pengambil kebijakan mewaspadai laporan bank investasi internasional, Morgan Stanley, beberapa waktu lalu yang memasukkan Indonesia ke dalam kelompok The Fragile Five bersama Turki, Afrika Selatan, India, dan Brasil. "Kelima negara yang dikategorikan rentan terdampak kebijakan suku bunga Amerika Serikat (AS) karena memiliki defisit transaksi berjalan cukup tinggi. Bahkan, Bloomberg menempatkan Indonesia pada posisi keenam sebagai negara dalam daftar vulnerability index (indeks kerawanan). Artinya, tinggal mengurutkan saja, setelah Turki, Argentina, dan Afrika Selatan sudah terjadi krisis,” jelas dia. Oleh karena itu, ia menegaskan agar pemerintah jangan gampang menuding faktor eksternal sebagai penyebab pelemahan rupiah. Sebaliknya, pemerintah semestinya sudah mempunyai sejumlah skenario menghadapi gejolak nilai tukar. “Sebab, Indonesia kalau tidak hati-hati bisa segera menyusul. Makanya, kita jangan overconfident,” tukas dia.
