Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Swasembada Beras, “Harga Mati”

Bali Tribune

balitribune.co.id | Pada pengujung November 2023, dalam sebuah acara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan betapa susahnya sekarang mencari negara produsen beras dunia yang mau melakukan ekspor beras.

Negara-negara produsen beras dunia tampak berjaga-jaga dan memilih untuk menyelamatkan kehidupan rakyatnya, ketimbang mengedepankan kepentingan lain, termasuk menjual berasnya ke negara lain.

Dampak anomali iklim rupanya membuat banyak negara produsen beras, cukup berhati-hati dalam menjalankan roda perekonomiannya.

Sebetulnya bukan hanya negara sahabat yang keteteran menghadapi sergapan iklim ekstrem ini. Indonesia pun dihadapkan pada persoalan serupa. Sebagai contoh apa yang dialami dalam empat bulan terakhir. El Nino betul-betul melahirkan bencana serius di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas padi.

Ketersediaan beras terganggu, karena adanya serangan El Nino dan kemarau panjang yang memerlukan mitigasi dan antisipasi sangat matang.

El Nino harus diakui membuat produksi padi dalam negeri menurun dengan angka yang cukup signifikan. Tidak sedikit petani yang mengeluh karena gagal panen. Hal ini tentu saja membuat produksi berkurang, sehingga harga beras di pasar terekam mengalami kenaikan yang drastis.

Pemerintah sendiri sudah berupaya keras mengendalikan harga beras dan menjaga pasokannya di kalangan masyarakat. Instrumen kebijakan harga pun diterapkan. HPP dan HET beras kerap mendapati kendala berarti dalam implementasi karena keadaan ini.

Penyebab utama naiknya harga beras, dipastikan karena beras di pasar memang tidak banyak tersedia. Produksi yang dihasilkan petani dalam negeri, belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan.

Produksi yang dihasilkan, ternyata bukan hanya digunakan untuk keperluan konsumsi masyarakat, namun dalam waktu belakangan ini dibutuhkan pula untuk memasok kebutuhan cadangan beras Pemerintah dan beras bantuan langsung pangan, yang jumlahnya mencapai jutaan ton beras.

Situasi semacam ini, harus segera dicarikan jalan keluar agar harga beras senantiasa terkendali. Dalam tempo yang sesegera mungkin, Indonesia perlu mencarikan solusi.

Upaya Pemerintah menggenjot produksi setinggi-tingginya, dinilai sebagai solusi yang patut didukung sepenuh hati. Bangsa ini juga jangan terus-terusan menggantungkan diri terhadap impor.

Bagaimana pun, impor beras tidak seharusnya menjadi kebutuhan. Impor beras ditempuh, hanya dalam suasana yang mendesak sebagai solusi jangka pendek.


Swasembada beras

Menghadapi situasi seperti ini, salah satu jalan keluarnya, bangsa ini kembali harus mampu mewujudkan swasembada beras.

Dalam kalimat agitasinya, swasembada beras adalah "harga mati". Siapa pun yang dipercaya dan diberi amanah rakyat untuk menakhkodai bangsa dan negara tercinta ini, tidak boleh melupakan perlunya swasembada beras dalam merancang kebijakan dan program pembangunannya.

Pencapaian swasembada beras bagi bangsa ini bukanlah hal baru dalam peta bumi pembangunan nasional.

Negeri ini sudah dua kali meraihnya dan mendapat piagam penghargaan internasional. Penghargaan yang diterima, jelas bukan diberikan oleh lembaga yang tidak kredibel, namun bangsa ini menerima penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) dan Lembaga Riset Dunia yang mengkhususkan perhatian terhadap tanaman padi (IRRI).

FAO dan IRRI merupakan lembaga pangan kelas dunia yang keberadaannya diakui secara internasional. Oleh karena itu, penghargaan yang diterima Indonesia betul-betul merupakan prestasi membanggakan yang diraih para petani dalam negeri. Mereka pantas disebut sebagai pahlawan pangan.

Pengalaman meraih swasembada beras dua kali, yakni pada 1984 dan 2022, merupakan kekuatan dan modal dasar untuk menggapai kembali swasembada beras di masa-masa mendatang.

Hanya penting menjadi catatan, bahkan harus menjadi komitmen bersama, swasembada beras yang akan diraih ke depan, mestilah swasembada beras yang berkelanjutan, bukan swasembada beras yang sifatnya on trend.

Meskipun langkah menggapai swasembada beras saat ini, jelas lebih rumit ketimbang peraihan di waktu-waktu yang dulu.

Selain sekarang sektor pertanian dihadapkan kepada anomali iklim yang sangat ekstrem, ternyata juga dihadapkan pada kondisi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian yang semakin kerap terjadi dan tidak terelakkan. Alih fungsi di lapangan berdampak pada penyusutan lahan sawah yang ada sehingga konsekuensinya produktivitas menjadi turun.

Apalagi jika insan di sektor pertanian tidak kreatif dan inovatif dalam menggenjot produksi setinggi-tingginya.

Menyusutnya "ruang pertanian", khususnya lahan sawah, tampaknya perlu dijadikan perhatian serius Pemerintah dalam mengelola proses pembangunan pertanian ke depan. Aturan yang melindungi lahan sawah, mesti diterapkan secara sungguh-sungguh. Tanpa langkah ini, bisa jadi yang namanya sawah hanya tinggal kenangan indah belaka.

Banyak langkah yang bisa digarap Pemerintah untuk menggenjot produksi padi selama ini. Selain meningkatkan produktivitas per hektare, Pemerintah juga menerapkan perluasan areal tanam dan percepatan musim tanam.

Sebagai contoh, Pemerintah kini sedang berupaya untuk "menyulap" lahan rawa sekitar 400 ribu hektare menjadi sawah. Menteri Pertanian sendiri merasa optimistis lahan rawa yang tersedia, jika digarap dengan serius, bisa tampil menjadi lumbung beras kita di masa depan.

Keseriusan langkah ini dibuktikan oleh Menteri Pertanian yang langsung bicara dengan Duta Besar Thailand untuk Indonesia, belum lama ini. Kedua negara sepakat untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, terkait dengan optimalisasi keberadaan lahan rawa (rawa gambut, rawa lebak, rawa pasang surut) dalam mendukung peningkatan produksi padi. Kolaborasi penting ditingkatkan, sehingga mampu memberi hasil terbaik bagi ke dua negara.

Akan tetapi patut dijadikan bahan diskusi, upaya menggenjot produksi tanpa penataan di sisi konsumsi, maka apa yang ditempuh selama ini, tidak akan memberi hasil yang optimal.

Apalah artinya produksi yang meningkat, jika konsumsi masyarakat terhadap nasi tetap tidak menurun, sebagai dampak tekanan jumlah penduduk yang semakin membengkak. Karena itu, penanganan sisi konsumsi pun sudah waktunya digarap lebih sungguh-sungguh.

Harga mati swasembada beras memang mestinya merasuk kuat dalam nurani setiap penentu kebijakan pembangunan pertanian di negeri ini.

Mereka harus tahu persis posisi beras dalam peta bumi pembangunan pertanian. Semua juga berharap agar politik anggaran untuk pencapaian swasembada beras, jangan sampai dibatasi. Hal ini tentu agar swasembada beras dapat kembali diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Air.

*) Entang Sastraatmadja adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat

 

wartawan
Redaksi
Category

Gurihnya Bisnis Kuliner Malam di Denpasar, Untung Melimpah, Pajak Masih Dipertanyakan

balitribune.co.id | Denpasar - Kuliner malam kini jadi sesuatu yang ramai dimanfaatkan sejumlah pengusaha makanan dan minuman. Selain buka lapak lesehan juga rombong kaki lima yang menyewa lapak untuk tempat makan. Terutama di jalur keramain seperti wilayah Teuku Umar, omzet yang diraup dari usaha makan dan minuman dalam semalam mencapai puluhan juta rupiah.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Jaga Estetika Wilayah, Badung Tertibkan Utilitas di Wilayah Darmasaba

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan penertiban utilitas, dalam upaya menjaga estetika wilayah badung sebagai daerah tujuan wisata dunia. Tim Penertiban Utilitas Kabupaten Badung yang dimotori oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kali ini menyasar wilayah Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Perkuat Edukasi dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Secara Bertahap

balitribune.co.id | Mangupura – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Penegakan Hukum (Gakum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Badung. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pasca pembatasan pengiriman sampah organik ke TPA Suwung sejak 1 April 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Truk Skylift Dishub Gianyar Terbakar saat Pangkas Pohon Beringin

balitribune.co.id I Gianyar - Sebuah truk skylift operasional milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gianyar terbakar saat digunakan untuk memangkas dahan pohon beringin di Jalan Raya Belusung, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Sabtu (11/4/2026) sore.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, arus lalu lintas dari arah Kota Gianyar menuju kawasan Istana Tampaksiring sempat ditutup sementara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

SMKN 2 Tabanan Sabet Juara Umum 1 Kejuaraan Silat Bupati Cup 2026

balitribune.co.id I Tabanan – SMKN 2 Tabanan resmi dinobatkan sebagai Juara Umum 1 tingkat SMA dalam Kejuaraan Silat Bupati Tabanan Cup 2026 setelah berhasil menyabet 4 medali emas.

Atas perolehan medali tersebut, SMKN 2 Tabanan berhak memboyong piala bergilir Bupati Tabanan serta piala tetap pada penutupan kompetisi yang berlangsung pada Minggu (12/4/2026) di GOR Debes.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Jaga Wajah Kota, Satpol PP Tertibkan PKL di Jalan Kamboja

balitribune.co.id I Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Kamboja, Jumat (10/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menegakkan Perda Ketertiban Umum dan penataan ruang kota.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.