Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tahap Pertama Pencairan PBSU Sasar 500 Penerima

Bali Tribune/ I Putu Gde Joni Irawan.
Balitribune.co.id | Bangli - Tahap pertama pecairan program bantuan stimulus usaha (PBSU) baru menyasar 500 penerima. Padahal dialah satu sisi jumlah yang mengajukan bantuan dari pemerintah provinsi  Bali ini  sebanyak 16.694 pemohon. Sementara dibalik turunnya PBSU justru dituding mengundang polemik di masyarakat.
 
Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Bangli, I Putu Gde Joni Irawan megataan mengacu Keputusan Gubernur Bali No: 354/03-HI/2020 tentang pnerima bantuan stimulus usaha untuk penyelmatan kegiatan usaha abat damapk Covid-19 terhadap ekonomi untuk tahap prtma baru turun untuk 500 penerima. ”Untuk tahap pertama baru menyasar 500 penerima dari jumlah pemohon sebanyak 16.694,” ujarnya, Kamis (6/7).
 
Kata Gde Joni Irawan untuk nama-nama yang mendapat PBSU yang menentukan adalah Provinsi, sementara Dinas Koperasi Bangli kapasitasnya hanya sebatas melakukan verikasi permohonan. ”Kami  hanya melakukan pemeriksaan berkas, setelah berkas  lengkap langsung kami kirim ke Dinas Koperasi Provinsi Bali,” sebutnya.
 
Pihaknya juga tidak tahu jumlah kuota yang didapat, mudah- mudahan saja  ada tahapan lagi sehingga  seluruhnya mendapat bantuan. ”Untuk besaran bantuan yakni Rp 600 ribu per bulan dan diterima selama tiga bulan berturut- turut,” ungkpanya.
 
Disinggung proses pencairan, calon pemerima langsung disampikan lewat Kepala Desa atau Lurah. ”Kami di dinas belakangan tahu terkait calon penerima, malah kepala desa yang menyampaikan ke kami,” sebut Gde Joni Irawan.
 
Di sisi lain, anggota DPRD Bangli I Nenga Darsana justu mempertanyakan yang dijadikan parameter dari pemerintah provinsi  untuk menentukan penerima bantuan PBSU.”Standar yang digunakan tidak jelas, seharusnya dilakukan verifikasi dengan turun kebawah agar bantuan tidak salah sasaran,” tegas pria yang juga Ketua Fraksi Golkar DRD Bangli ini.
 
Pencairan PBSU memang merupakan kewewenangan mutlah dari Pemprov Bali, namun demikian dengan turunnya bantuan justru meimbulkan polemikdi mayarakat.”Ada satu banjar penerimnaya sampai 30 orang sementara sebaliknya ada banjar justru tdak tersentuh bantuan, ini membuktikan carut marutnya penyaluran bantuan, apalagi yang memohon bantuan mencapai belasan ribu orang,” ujar Nengah Darsana.
wartawan
Agung Samudra
Category

Bupati Adi Arnawa Jadi Pembicara di BRIN, Pemkab Badung Terima Sertifikat Apresiasi IDSD Tahun 2025

balitribune.co.id | Jakarta - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri acara Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI, Selasa, (24/2/2026) yang dilaksanakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo di Lantai 3 Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jalan MH Thamrin No. 8, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.