Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Terbitkan SP3, Kapolres Buleleng Terancam di Pra Peradilan

Bali Tribune / Kuasa Hukum Warga, Budi Hartawan SH.
 
balitribune.co.id | SingarajaPasca diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melalui pendekatan restorative justice (RJ) oleh Polres Buleleng, warga yang dirugikan oleh kasus pengerusakan dan pembakaran rumah warga di Banjar Dinas Batugambir, Desa Julah Kecamatan Tejakula, mengaku kecewa. Mereka mengaku tak habis pikir dengan keputusan sepihak itu. Melalui kuasa hukumnya, Budi Hartawan SH, warga mendesak agar proses perdamaian melalui pola RJ tersebut ditinjau kembali karena dianggap merugikan. Baik Sitiyah (74) dan I Wayan Darsana pihak yang tidak dilibatkan dalam proses tesebut. Jika tidak ada tindak lanjut, Budi Hartawan mengancam akan melakukan perlawanan hukum melalui pra peradilan terhadap SP3 tersebut.
 
“Kami akan lakukan perlawanan hukum atas keputusan sepihak dengan diterbitkan SP3 yang merugikan ini. Terlebih fakta yang disebutkan ada perdamaian dengan kompensasi ganti rugi, faktanya belum ada ganti rugi itu,” tegas Budi Hartawan, Minggu (21/8).
 
Hingga saat ini, menurut Budi Hartawan, tidak ada proses ganti rugi yang diberikan kepada korban dalam bentuk apapun seperti termaktub dalam klausul penyelesaian melalui pola RJ oleh Polres Buleleng.
 
”Kenyataannya hingga hari ini belum ada perbaikan terhadap objek yang dibakar, bahkan laporan atas menghilangnya Sahrudin di Polsek Tejakula sebagai salah satu korban juga belum ada tindak lanjut,” imbuh Budi Hartawan.
 
Menurutnya, pihak keluarga Sahrudin hingga saat ini belum mendapatkan kabar tentang keberadaan yang bersangkutan dan masih dalam daftar pencarian orang. Anehnya, kata Budi Hartawan, pihak kepolisian belum memberikan laporan terkait hilangnya Sahrudin.
 
”Laporan kami atas hilangnya Sahrudin juga belum jelas. Klien kami Sitiyah dan I Wayan Darsana selaku pemilik dan korban telah bersurat ke Polda Bali ditembuskan ke Polres Buleleng agar perdamaian dengan pola RJ itu ditinjau ulang. Dan saat ini kami tengah menunggu jawaban Polda Bali atas surat itu,” ujarnya.
 
Budi Hartawan juga mendesak Polres Buleleng untuk memberikan dasar hukum atas diterbitkannya SP3. Padahal, kata dia, seharusnya ada surat perdamaian yang dibuat oleh kepala desa setempat dengan melibatan korban serta secara jelas disebutkan ada hak ganti rugi yang diberikan kepada korban. Bahkan, katanya, ia masih menunggu jawaban atas surat yang dilayangkan tersebut sebelum melakukan upaya lainnya termasuk kemungkinan melakukan pra peradilan atas SP3 tersebut.
 
”Rumahnya saja yang dibakar masih di police line dan klien saya bu Sitiyah belum menerima ganti rugi apapun. Karena itu kami minta RJ ditinjau ulang, kita ingin tegakkan supremasi hukum secara profesional. Kami masih menuggu itikad baik pihak kepolisian untuk memanggil para pihak namun jika tidak, tentu akan dilakukan langkah hukum termasuk pra peradilan,” tandasnya.
 
Sebelumnya, kasus pengerusakana dan pembakaran rumah milik Sahrudin (26) yang tinggal bersama Sitiyah (74) di Banjar Dinas Batugambir, Desa Julah Kecamatan Tejakula beberapa waktu lalu berujung antiklimaks. Polisi menghentikan proses penyidikan atas 9 orang yang diduga terlibat dalam kasus itu dan menetapknya sebagai tersangka. Bahkan selama proses penyidikan para tersangka sempat menghuni sel tahanan di Mapolres Buleleng. Ke 9 tersangka tersebut diantaranya Kelian Desa Adat Julah Kelian Desa Adat Julah I Ketut Sidemen (68) dan Bendahara Desa Adat Julah Ketut Sada (44). Kasus tersebut kemudian dihentikan dengan diterbitkannya SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan melalui pendekatan restorative justice (RJ).
 
Kasi Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya membenarkan diterbitkannya SP3 dalam kasus perusakan dan pembakaran rumah di Desa Julah dengan dasar restorative justice. Menurut AKP Sumarjaya, korban dan para pelaku sepakat berdamai dan menyelesaikan perkara itu dengan musyawarah mufakat.
 
Sumarjaya menyebut, sembilan orang tersangka yang sebelumnya ditahan di sel tahanan Mapolres Buleleng, dibebaskan pada 7 Juli lalu begitu dikeluarkannya SP3. Mereka adalah Kelian Desa Adat Julah I Ketut Sidemen (68) Bendahara Desa Adat Julah Ketut Sada (44) dan  7 krama/warga  Desa Adat Julah yakni I Ketut Suparta (33), I Nyoman Karianga (77), Wayan Putrayana (21), I Wayan Sindiya (33), I Komang Suadnyana (43), I Nyoman Sutirta (38) dan I Wayan Jana  (57). 
wartawan
CHA
Category

Atasi Ancaman Limbah Rumah Tangga Berbahaya, Badung Luncurkan TPSSS-B3 di TPST Mengwitani

balitribune.co.id I Mangupura - Di tengah meningkatnya ancaman limbah berbahaya dari rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah konkret dengan meluncurkan Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik B3 dan Limbah B3 (TPSSS-B3) di TPST Mengwitani, Rabu (3/6/2026). Fasilitas ini menjadi role model yang disiapkan secara khusus untuk menampung limbah rumah tangga berbahaya sebelum dikelola lebih lanjut oleh pihak berizin.

Baca Selengkapnya icon click

Bansos Rp2 Juta untuk Galungan Segera Cair, 82 Ribu KK Masuk Daftar Penerima

balitribune.co.id I Mangupura - Kabar gembira bagi warga Badung yang beragama Hindu. Pasalnya, bantuan sosial (Bansos) hari raya Galungan akan segera dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

Saat ini Pemkab melalui Dinas Sosial tengah mempersiapkan penyaluran Bansos tersebut dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 82 ribu orang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sungai di Denpasar Dipenuhi Sampah, Pemkot Segera Panggil Kades Lurah

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah cepat menyikapi maraknya fenomena warga membuang sampah ke alur sungai dan drainase. 

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengundang seluruh camat, perbekel (kepala desa), serta lurah dalam rapat koordinasi darurat pekan depan guna memetakan titik rawan pembuangan sampah.

Baca Selengkapnya icon click

Kurangi Kemacetan di Pecatu, Dishub Badung Mulai Terapkan Rekayasa Lalu Lintas

balitribune.co.id | Mangupura - Guna mengurangi kemacetan di wilayah Desa Pecatu, Kuta Selatan dan sekitarnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung telah menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Perubahan arus ini pun berlaku pada pukul 14.00-22.00 Wita yang diterapkan sejak Selasa (2/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jaringan Pipa Transmisi Hancur Diterjang Longsor, Perbaikan Menunggu Pipa dari Pabrik

balitribune.co.id I Bangli - Perbaikan jaringan pipa transmisi sumber mata air Gamongan I di Desa Kayubihi Bangli yang hancur akibat tergerus longsor beberapa hari yang lalu butuh waktu yang panjang. Pasalnya untuk pergantian pipa yang hancur masih menunggu datangnya pipa pengganti  dari pabrik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.