BALI TRIBUNE - Serangkaian rencana revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW, Tim Pansus DPRD Provinsi Bali melaksanakan penyerapan aspirasi ke sejumlah wilayah di Bali. Salah satunya, menyerap aspirasi pemerintah dan tokoh masyarakat di Klungkung. Bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala Semarapura, Senin (7/1) kemarin. Tim Pansus yang dipimpin anggota DPRD Provinsi Bali asal Buleleng, Ketut Kariyasa Adnyana diterima langsung Bupati Klungkung,I Nyoman Suwirta. Dalam pertemuan itu, Kariyasa Adnyana mengatakan, pemerataan pembangunan di Bali terkesan belum seimbang. Dia menyebutkan, terlihat dengan jelas ketimbangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Utara,Barat dan Timur. Menurut Kariasa Adnyana, dengan direvisinya Perda RTRW ada kemungkinan ketimpangan pembangunan dimaksud akan berkurang. Kariasa Adnyana mencontohkan potensi yang dimiliki Kabupaten Klungkung seperti, Pulau Nusa Penida salah satunya. Dikatakannya, potensi yang dimiliki pulau ini dirasakan sangat luar biasa. “Namun fasilitas dan tata ruang harus diatur sehingga tidak terjadi seperti di Kuta,”tandasnya. Dengan penyempurnaan Perda ini  lanjut Kariasa, pembangunan di Klungkung dapat tertata dengan baik secara berkesinambungan. Lanjut Kariasa, kedepannya Kabupaten Klungkung direncanakan menjadi pusat pelayanan masyarakat di wilayah Bali Timur. Adapun dasar pertimbangannya, pada masa kerajaan,Klungkung merupakan pusat pemerintahan di Bali. Terkait dengan usulan sejumlah pihak bagi perubahan Perda RTRW ini, Kariasa menyatakan akan berupaya mengakomodirnya sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. “Pada prinsipnya Klungkung akan dibuka kawasan strategis pariwisata mengingat daerah ini memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah dengan daerah lain. Saya juga mengakui berbagai program gebrakan dibawah kepemimpinan Bupati Suwirta sehingga Klungkung bisa maju dan berkembang seperti sekarang,” ucap anggota dewan Bali asal PDI Perjuangan ini.  Sementara Bupati Suwirta dalam tanggapannya menyatakan, apabila pembangunan di Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan penuh pemerintah provinsi dan pusat maka diyakini, PAD wilayah itu akan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya di Bali. Selain menggali aspirasi, pada rapat juga dibahas sejumlah koreksi atas rencana revisi Perda RTRW Bali. Diantaranya pembangunan heliped di wilayah Nusa, pembangunan jalan menuju ke sejumlah pura di Pulau Nusa Penida.