BALI TRIBUNE - Rencana Pemkab Klungkung untuk merealisasikan Pelabuhan Segitiga Emas yang menghubungkan Klungkung daratan dan Kepulauan Nusa Penida, masih terkendala anggaran. Proyek ini setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 153 miliar, dan membuat Pemkab harus berjuang untuk menanti kucuran dana dari pemerintah pusat. Sebagai tahap awal, Pemkab akan mendorong realisasi Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Lembongan. Sejak awal dirancang, proyek pelabuhan segitiga emas dikonsep menghubungkan Klungkung daratan dan Kepulauan Nusa Penida, meliputi Pelabuhan Pesinggahan (Klungkung daratan), Pelabuhan Sampalan (Nusa Penida) dan Pelabuhan Bias Munjul (Nusa Lembongan). Kadis Perhubungan Klungkung I Nyoman Sucitra menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan dukumen pendukung untuk ketiga pelabuhan tersebut agar memenuhi syarat administrasi. “Kami mungkin akan dorong realiasi pelabuhan Bias Munjul dahulu, karena sudah masuk RIPN. Kalau sudah ada penetapan RIPN, biasanya Pusat cepat respon, makanya kami push yang di Bias Munjul dulu. Mana yang lengkap (dokumennya) itu yang kami dorong,” jelas Sucitra. Pemkab terlebih dahulu akan mendorong realisasi Pelabuhan Bias Munjul di Pulau Lembongan, karena lokasi itu sudah ditetapkan sebagai RIPN (rencana induk pelabuhan nasional). Selain itu, study kelayakannya pun sudah lengkap dan diperkirakan pembangunan pelabuhan di Bias Munjul menelan anggaran Rp 25 miliar. Sementara, rencana pelabuhan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan sudah siap dokumen study kelayakan. Tapi Pemkab Klungkung menunggu perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Bali. Termasuk Pemkab Klungkung juga akan melakukan perubahan Perda RTRW Kabupaten Klungkung. Padahal lahan setengah hektar milik Pemkab Klungkung, sudah disipakan untuk pembangunan pelabuhan itu. “Sesuai Perda RTRW Kabupaten Klungkung, di Pelabuhan Pesinggahan dulu termask daya tarik wisata, nah sekarang diusulkan menjadi kawasan pariwisata,” tandas Sucitra.
