BALI TRIBUNE - Sejumlah tong sampah yang ada di seputaran jalan Kota Bangli kondisinya rusak, akibatnya sampah yang dibuang warga berceceran. Selain banyak tong sampah yang rusak, rupanya Bangli masih kekurangan banyak tong sampah untuk melayani warga di perkotaan. Di balik itu ternyata tidak tersedia anggaran untuk perbaikan tong sampah dan untuk pengadaan tong sampah baru. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangli Ida Ayu Gde Yudi Sutha saat dikonfirmasi tidak menampik realita tersebut. “Memang kami masih kekurangan banyak tong sampah, begitupula beberapa tong sampah yang telah terpasang banyak yang rusak,” ujarnya, Selasa (26/6). Papar Dayu Yudi, karena tidak tersedia anggaran perbaikan, maka untuk tong sampah yang rusak disiasati dengan penambalan, agar bisa dimanfaatkan lagi. Untuk yang tidak bisa diperbaiki atau rusak parah terpaksa masuk gudang. ”Kebanyakan tong sampah yang rusak kapasitasnya 1 kubik yang ditempatkan di pinggir jalan protokol dari Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin sampai Kelurahah Kubu Bangli,” sebutnya. Untuk tong sampah volume 1 kubik ideal jaraknya 100 meter di tempat satu unit tong sampah, namun di Bangli belum bisa memenuhi ketentuan ideal tersebut. Dayu Yudi mengatakan bila setiap tahun pihaknya mengajukan pengadaan tong sampah kapasitas satu kubik. Dari pengajuan tersebut yang terealisasi hanya setengahnya saja. “Tahun lalu kami ajukan 60 unit, namun yang disetujui 30 unit,” ungkapnya. Selain tong sampah, yang menjadi persoalan adalah armada penganggkut sampah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki 12 unit armada pengangkut sampah, dari jumlah tersebut tidak semua dalam kondisi baik. Bahkan sebelumnya 5 unit sekaligus masuk bengkel, dan agar pelayanan tetap jalan, petugas secara bergantian melakukan pengangkutan. “Jelas kerja lebih lama karena harus menunggu giliran untuk bisa menggunakan truck sampah. Meski demikian kami upayakan semua tetap terlayani,” sebutnya. Dayu Yudi menyampaikan beberapa desa sudah mandiri dalam pengelolaan sampah. Desa memiliki armada pengangkut sampah, dan ada petugas yang melayani, selanjutnya sampah dibuang ke TPA. “Kami berharap desa-desa bisa mengalokasikan dana untuk penyediaan armada pengangkut sampah seperti Viar, disiapkan pula petugas dan warga yang dilayani bisa dikenakan retribusi untuk operasional ataupun menggaji petugas tersebut,” jelasnya.
