Singaraja, Bali TribuneGuna mencegah kejahatan Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi di 9 desa berbeda di wilayah itu. Selama kegiatan pihak BKBPP menggandeng intansi pemerintahan terkait serta LSM yang konsen terhadap pemenuhan hak-hak hukum anak. Kegiatan perdana sosialisasi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Kabupaten Buleleng diawali di Desa Patas Kecamatan Gerokgak, Senin (16/5) kemarin. Hadir selaku narasumber, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Buleleng, Made Cantiari, Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Anak (LKBH Peran) yayasan Rare Kerthi, Jro Mangku Sudarma SH, dan perwakilan unit PPA Satreskrim Polres Buleleng,Yuni. Sementara pihak BKBPP Buleleng diwakili Luh Made Jiwaningsih.Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Buleleng, dr. Ni Made Sukarmingsih, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). “Dengan adanya pemahaman akan tumbuh rasa kepedulian, dari kepedulian kemudian muncul sikap partisipatif. Dan, harapan kita, dari sikap partisipatif muncul aksi bersama untuk mencegah kejahatan trafiking dan ESKA di Kabupaten Buleleng,”ucapnya. Kegiatan ini lanjut dr. Sukarmini menyasar aparat serta tokoh masyarakat di 9 desa yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Kesembilan desa dimaksud meliputi, Desa Patas (Gerokgak), Desa Sari Mekar (Buleleng),Desa Pangkung Paruk (Seririt), Desa Subuk (Busungbiu),Desa Banyusri (Banjar),Desa Wanagiri (Sukasada),Desa Menyali (Sawan),Desa Tunjung(Kubutambahan) dan Desa Bondalem (Tejakula). Untuk kegiatan di Desa Patas pagi kemarin dilangsungkan di aula Kantor Perbekel setempat. Yuni dari PPA Satreskrim Polres Buleleng selaku pemateri pertama memaparkan tentang Hak dan Kewajiban. Selanjutnya Made Cantiari dari LPA Buleleng memaparkan perihal bagaimana perilaku anak serta upaya pencegahan terhadap kejahatan eksploitasi seks komersial anak. Beda halnya dengan pemateri Jro Sudarma dari LKBH Peran yayasan Rare Kerti yang lebih banyak menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat serta aparat penegah hukum di Kabupaten Buleleng akan Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) atau yang lebih dikenal dengan istilah Trafficking dan kejahatan seks terhadap anak atau yang lebih dikenal dengan istilah ESKA. Dia menyebutkan, dalam pantauannya sejak tahun 2010 silam, mestinya Satreskrim Polres Buleleng menjadi yang pertama mengungkap tindak kejahatan perdagangan orang di Bali. Sayang, hal tersebut tidak bisa diwujudkan mengingat kemampuan SDM personil Satreskrim Polres Buleleng yang belum memadai. “Kasusnya kemudian dibawah ke ranah Undang-undang Perlindungan Anak padahal kasus tersebut merupakan wilayah hukum Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang,” kata Sudarma sembari menunjuk kasus prostitusi siswi SMP asal Kecamatan Sukasada yang tertangkap tangan di sebuah penginapan di Jalan Pulau Obi beberapa tahun silam. Khusus untuk Bali ungkap Sudarma, kejahatan Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) pertama yang berhasil menembus proses persidangan adalah kasus anak yang diperkerjakan di sebuah kafe di Desa Baha, Badung. “Uniknya, kasus itu diungkap oleh personil kepolisian pada tingkat Polsek. Ini patut diapresiasi,”ucapnya. Kedepannya Sudarma berharap, selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum di Kabupaten Buleleng adalah hal yang sangat strategis dalam upaya mencegah serta memberantas Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) dan ESKA di Buleleng.
“Malu rasanya jika penegak hukum tidak paham akan unsur-unsur yang ada dalam kejahatan dimaksud. Harapan kami, kepada aparat penegak hukum khususnya Satreskrim Polres Buleleng, jangan malu untuk belajar. Daripada sok tahu dan lebih mengedepankan subyektifitas, ujung-ujungnya malu-maluin institusi,”sindirnya.
