BALI TRIBUNE - Sejak dicanangkannya Kampung KB tingkat provinsi Bali oleh Gubernur Bali bersama Kepala BKKBN pusat tanggal 2 Maret 2016 di Banjar Dinas Goris Pasar Desa Pejarakan, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya diikuti pencanangan di Kabupaten/Kota lain, Kampung KB mendapat respon yang bagus dari masyarakat. "Memang masih ada yang harus diperbaiki. Tetapi respon dari masyarakat bagus, terutama dari remaja karena ada PIK Remaja (Pusat Informasi Konseling)," ungkap Kabid Adpin Perwakilan BKKBN provinsi Bali, I Nyoman Sumiartha, S. Sos pada Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kampung KB di Denpasar, Jumat (9/2). Dikatakan Sumiartha, Kampung KB harus dievaluasi tentang kelebihan dan kekurangannya. Jadikan kelebihannya sebagai pembelajaran untuk ditularkan ke Kampung KB yang lain. Sedangkan kekurangannya harus dapat dicarikan solusinya untuk diperbaiki secara bersama - sama. Beberapa kegiatan dan anggaran yang telah disediakan, baik melalui APBDes, APBD Kabupaten dan Provinsi, APBN dan Dana DAK agar dapat dilaksanakan secara benar sesuai aturan yang berlaku dan mendapatkan hasil yang optimals. Peran POKJA Kampung KB sangat penting dalam proses perencanaan dan plaksanaan Kampung KB. Oleh karena itu, segera bentuk pokja Kampung KB tingkat desa dan juga tim teknis Kampung KB tingkat Kabupaten/Kota. "Tahun ini, akan dikembangkan lagi 64 Kampung KB. Di setiap kecamatan masing - masing satu. Respon saat ini bagus dari masyarakat," ujar Sumiartha. Pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Joko Widodo agar manfaat program KB dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil dan wilayah nelayan di seluruh tanah air. Dengan program Kampung KB ini, diharapkan program KB dapat bergema kembali dan dapat menjangkau masyarakat terutama yang berada di desa - desa, dusun  - dusun atau banjar yang ada di Bali. "Penggarapan Kampung KB harus dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu sendiri dengan bimbingan, pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat mutlak diperlukan untuk menjamin Kampung KB dapat berjalan dengan baik," imbuhnya.