balitribune.co.id | Mangupura - Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/S) di seluruh Bali diharapkan mampu meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan khususnya di Pulau Bali. Bahkan, secara khusus BPR/S harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal sekaligus menghadapi berbagai peluang khususnya terkait dengan penyelesaian aset bermasalah. Karena bagaimanapun, keberlangsungan BPR/S sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah II  Bambang S. Hidayat dalam sosialisasi dan edukasi bersama DPD Perbarindo Bali yang diadakan di Legian, Kabupaten Badung. Kegiataan bertajuk Rural Bank Dialogue 2025 Advancing Local Resilience Through Banking Talent Excellence tersebut diikuti oleh sebanyak 128 Direksi BPR/BPRS. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ini menghadirkan narasumber seperti Direktur Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Gaffari Ramadhan, Kepala Divisi Surveilans BPR LPS Rizki Oktora Vega, Spesialis Madya Riset LPS Handri Thiono, dan  General Manager J Trust Invesments Indonesia Teddy Indrayaja Tjiptadi yang secara khusus memberikan materi tentang hak pengalihan piutang (cessie). Selain itu, juga dihadiri oleh Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, dan Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit.

"Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hadir sebagai salah satu pilar penting stabilitas sistem perbankan nasional dengan fungsi utama menjamin simpanan nasabah, dan turut menjaga stabilitas perbankan. Karena itu, kegiatan ini memiliki lima tujuan utama yang ditujukan guna meningkatkan kualitas SDM di BPR/S," ujarnya di Bali, pada Selasa (28/10/2025).

Adapun lima tujuan tersebut adalah, pertama, untuk mendapatkan pemahaman mengenai tantangan ekonomi global dan domestik dan pengaruhnya kepada perbankan. Kedua, menyampaikan hasil evaluasi terhadap Kinerja BPR/S di Provinsi Bali. Ketiga, memperkenalkan tugas dan peran Kantor Perwakilan LPS II serta update terkini program penjaminan dan resolusi, meningkatkan pemahaman tentang peran dan kebijakan LPS terhadap BPR/S. Kelima, meningkatan pemahaman BPR/S terkait Penyelesaian Aset Bermasalah Melalui Metode Pengalihan (Penjualan) Hak tagih Piutang Macet. Kelima tujuan tersebut penting karena industri perbankan, termasuk BPR/S memiliki peran dalam mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali.
Bambang menyampaikan bagi BPR/S, pemahaman yang memadai mengenai fungsi, kewenangan, dan ketentuan penjaminan LPS menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan aspek peningkatan kepercayaan masyarakat, kepatuhan regulasi, manajemen risiko dan edukasi nasabah. "Dengan demikian, pemahaman yang tepat terkait LPS bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi salah satu kunci keberlanjutan dan reputasi positif BPR/S dalam jangka panjang,” jelasnya. 

Provinsi di Pulau Jawa masih menguasai struktur perekonomian Indonesia hingga Triwulan II-2025. Ekonomi di wilayah kerja KPW LPS II berkontribusi sebanyak 25,36% dari PDB Indonesia, yaitu Jawa Timur (14,44% PDB), Bali & Nustra (2,83% PDB) dan Pulau Kalimantan (8,09% PDB). Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II-2025 untuk provinsi di wilayah kerja KPW LPS II tercatat cukup beragam, Bali sebagai salah satu wilayah kerja KPW LPS II mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 5,95% pada Triwulan II-2025, didorong oleh percepatan pertumbuhan sektor yang terkait dengan pariwisata yaitu akomodasi makan ninum (13,93% yoy), transportasi (7,3% yoy), dan jasa perusahaan (7,89%).

Solidnya kinerja ekonomi pada Triwulan II 2025 turut didukung peningkatan fungsi intermediasi
perbankan. Kinerja industri BPR dan BPRS secara nasional cukup baik tercermin dari tren fungsi intermediasi yang positif dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan pada BPRS tercatat masih relatif lebih tinggi dibandingkan pada BPR. Pertumbuhan total DPK posisi Agustus 2025 yaitu BPR sebesar Rp146,6 triliun (naik 3,75% yoy) dan BPRS sebesar Rp17,2 triliun (tumbuh 8,32% yoy). Sementara itu, pada periode yang sama, penyaluran kredit BPR mencapai Rp155 triliun (tumbuh 5,18% yoy) dan pembiayaan BPRS sebesar Rp19,7 triliun (naik 7,20% yoy).

Ketahanan BPR dan BPRS dalam menyerap risiko cukup solid dan memadai ditopang tingkat permodalan yang masih tinggi dengan KPMM BPR sebesar 30,08% (Agustus 2025) dan KPMM BPRS sebesar 20,01% (Agustus 2025). Namun demikian, peningkatan penyaluran kredit BPR dan BPRS perlu mengantisipasi peningkatan risiko kredit dengan rasio GNPL BPR sebesar 12,87% dan GNPF sebesar BPRS 11,05% (Agustus 2025). DPK pada seluruh produk tumbuh positif secara tahunan, per Agustus 2025 pertumbuhan DPK pada BPR/BPRS untuk produk tabungan dan deposito tumbuh masing-masing sebesar 4,53% dan 4,08% yoy. Secara komposisi deposito berkontribusi Rp114,08 triliun atau 64,41% terhadap total DPK industri.