Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Transformasi LPD Butuh SDM Unggul

LPD
Bali Tribune / Kegiatan Pra-Asesmen LPD di Denpasar, Senin (26/1)

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pilar utama ekonomi desa adat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I Gusti Agung Kartika Jaya Seputra, saat membuka kegiatan Pra-Asesmen LPD di Denpasar, Senin (26/1).

Kartika Jaya menegaskan bahwa LPD bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan warisan leluhur yang telah berkontribusi nyata bagi pembangunan desa adat sejak 1984. Namun, untuk menghadapi tantangan masa depan, LPD dituntut melakukan transformasi besar-besaran.

“LPD harus dikelola oleh SDM yang profesional, berintegritas, dan inovatif. Kita tidak bisa lagi bertahan dengan cara lama. Transformasi tata kelola harus dimulai sekarang,” tegas Kartika Jaya.

Selain penguatan SDM, ia menekankan pentingnya adopsi teknologi informasi. Menurutnya, digitalisasi adalah kunci untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya aspek filosofis, di mana LPD harus disejajarkan dengan unsur sakral desa (khayangan desa).

“LPD harus disatukan secara batin oleh krama dan prajuru desa. Partisipasi masyarakat sangat penting agar lembaga ini tetap kuat dalam konteks kekinian,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Provinsi Bali, I Gusti Nyoman Rijasa, menjelaskan bahwa kegiatan Pra-Asesmen ini bertujuan menyiapkan fasilitator, auditor, dan pembina yang kompeten.

Sebanyak 19 peserta dari internal LPLPD dan perwakilan LPD dibekali metode pembinaan dan pemeriksaan terbaru sebagai persiapan program sertifikasi. “Kami ingin memastikan para pendamping memahami perubahan kebijakan agar bisa diaplikasikan langsung dalam pelatihan LPD di lapangan,” jelas Rijasa.

Meski demikian, Rijasa mengakui adanya tantangan internal berupa keterbatasan personel akibat masa pensiun. Ia berharap ke depan terdapat penguatan struktur organisasi dan pengisian pegawai baru untuk mengoptimalkan fungsi pemberdayaan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan "SDM Bali Unggul" demi kemajuan ekonomi berbasis adat.

wartawan
ARW
Category

Tabrak Truk, Pemotor Tewas di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di ujung timur jalur Denpasar-Gilimanuk pada Selasa (1/7) sore. Pengendara motor yang tewas dalam kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 13.30 Wita itu diketahui bernama Agus Muliadiman (47) dari Jembrana. Ia mengalami cidera kepala berat, patah pada kaki kirinya, dan meninggal di lokasi kejadian usai menabrak truk yang hendak berbelok ke kiri.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.