balitribune.co.id | Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, resmi bertugas setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta pada tanggal 5 September 2023 yang lalu. Sang Made Mahendra Jaya mengisi pos Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang ditinggalkan oleh Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati untuk sementara waktu. Pak Koster dan Pak Cok Ace menyelesaikan tugasnya pada tanggal 5 September 2023 yang lalu, persis di hari pelantikan Penjabat Gubernur Bali bersama dengan beberapa penjabat gubernur lainnya. Pak Made Mahendra akan menjalankan tugasnya sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali definitif hasil pilkada serentak pada bulan November 2024 tahun depan. Sesuai pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, masa jabatan Penjabat Gubernur adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Artinya, kinerja penjabat gubernur akan sangat menentukan apakah bisa melanjutkan ataukah tidak jabatan tersebut pada September tahun 2024 mendatang.
Masa jabatan yang singkat ini bisa menjadi ruang dan peluang yang sangat krusial bagi Pak Made Mahendra sebagai Penjabat Gubernur (selanjutnya ditulis PJ Gubernur) untuk memperlihatkan bahwa presiden tidaklah keliru memilih dirinya dan menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas yang cukup untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kita menyebutnya krusial karena dalam waktu yang singkat itu beliau harus mengemban tugas-tugas yang sangat menentukan bagi masa depan masyarakat Bali, khususnya di sektor politik dan ekonomi. Soal yang krusial ini semacam batu ujian yang harus dilewati. Jika sukses, maka kesanggupan untuk mengambil tanggungjawab sebagai PJ Gubernur dianggap berhasil. Sebaliknya, jika gagal melewati batu ujian itu, maka harapan yang diletakkan di pundaknya tak mungkin diraih. Tetapi, sebagai seorang mantan perwira tinggi Kepolisian RI (Polri) yang kenyang dengan pengalaman dan memiliki sejumlah portofolio yang penting, maka tidaklah sulit bagi beliau untuk melewati batu ujian itu dengan sukses. Pengalamannya yang demikian banyak yang dimilikinya akan sangat membantunya menjalankan tugasnya sebagai PJ Gubernur. Kita meyakini bahwa dalam ruang dan peluang yang ada itu, pak Made Mahendra akan sukses mengemban tugasnya, dan karena itu kita yakin bahwa beliau telah memetakan tugas-tugas yang menjadi skala prioritasnya selama menempati pos PJ Gubernur itu.
Tugas pertama yang akan beliau kerjakan tentu saja adalah menjaga kondusifitas jalannya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak pada tahun 2024, baik pemilu anggota legislatif dan presiden maupun pemilu kepala daerah. Ini merupakan tugas berat yang bakal dihadapinya nanti. Dalam menjalankan tugas itu, kemampuannya membangun kolaborasi dan kesanggupannya menciptakan suasana sejuk sangat dibutuhkan demi suksesnya pelaksanaan pemilu tersebut, khususnya pemilu yang digelar di Bali. Kita berharap Pak Made Mahendra sudah memiliki struktur perencanaan yang matang dan detil guna menghadapi peristiwa politik yang besar ini agar pemilu yang damai dan sukses bisa tercipta. Pemilu yang damai dan sukses akan membuat transisi kekuasaan berjalan dengan mulus, baik pada level nasional maupun pada level regional. Pemilu 2024, yang diawali dengan pemilu anggota legislatif dan presiden di bulan Pebruari, dan ditutup dengan pemilu kepala daerah di bulan November, merupakan pemilu akbar dalam sejarah politik Indonesia, dan karena itu memberikan pesan bahwa pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kesiapan. Sekali lagi, Pak Made Mahendra dihadapkan pada situasi krusial yang karenanya membutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat, misalnya dengan elemen pekerja pers yang notabene adalah sebagai penyambung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk juga penyampai dan penyebar informasi mengenai penyelenggaraan pemilu yang damai dan sukses kepada masyarakat. Peran penting elemen masyarakat ini perlu dioptimalkan demi terciptanya pemilu yang damai dan sukses tersebut.
Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu, termasuk netralitas Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pak Made Mahendra sendiri sebagai PJ Gubernur. Netralitas ASN, Penyelenggara Pemilu, dan PJ Gubernur dibutuhkan demi menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, dan melindungi kepentingan publik. Netralitas ketiganya menjadi simbol penyelenggaraan pemilu yang adil dan menjaga pelayanan publik agar tidak dipengaruhi oleh preferensi politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum. Di samping sebagai simbol, netralitas ketiganya adalah bentuk dukungan terhadap prinsip demokrasi yang sehat dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil. Dalam peran mereka sebagai profesional, kita berharap ketiganya memperlakukan politisi dan partai politik dengan setara dan tidak memihak. Mereka bekerja secara independen atas dasar kepentingan negara dan masyarakat, serta terlepas dari siklus politik praktis lim tahunan. Intinya baik ASN, Penyelenggara Pemilu, maupun PJ Gubernur adalah mereka yang memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme guna suksesnya pemilu serentak tahun 2024.
Hemat kita, PJ Gubernur memainkan peranan penting di dalam menjaga situasi menjelang pemilu dan memastikan bahwa pemilu 2024 dapat terselenggara dengan baik, dan karena itu bisa menjamin terciptanya pemilu yang adil, damai dan sukses. PJ Gubernur harus berani tampil di garda depan untuk mencegah intervensi yang tak adil dari pihak manapun dan sanggup menjaga pemilu yang setara bagi semua kontestan pemilu. Tentu saja hal ini membutuhkan tekad yang kuat untuk menjamin bahwa harapan publik akan pemilu jujur dan adil sekaligus mencegah spekulasi bahwa pemilu dipengaruhi oleh pihak tertentu bisa dirasakan. Sekaligus tekad yang kuat secara implisit mengirimkan pesan bahwa PJ Gubernur memiliki good will dan political will yang kuat untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil serta memastikan bahwa pemilu yang mahal ongkosnya itu terhindar dari kecurangan yang berimplikasi pada legitimasi yang diperoleh para pemenang pemilu. Tentu saja kita tidak menginginkan kecurangan itu terjadi karena, sekali lagi, akan berdampak pada legitimasi kekuasaan yang diperoleh dari hasil pemilu dan juga berdampak pada rusaknya demokrasi.
Akhirnya, kita menanti sentuhan Pak Made Mahendra, apakah sentuhannya akan membuat pemilu berjalan sesuai dengan harapan ataukah sebaliknya. Tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Pak Made Mahendra akan mengerahkan segala kemampuannya untuk menciptakan pemilu yang adil dan damai di Bali. Beliau dengan segala kewenangan yang ada pada dirinya akan menjamin bahwa ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali , Lembaga Penyelenggara Pemilu di Bali, dan dirinya sendiri bersikap netral dan profesional. Itulah yang kita harapkan dari beliau agar beliau benar-benar fokus untuk bekerja demi sebuah pemilu serentak 2024 yang damai dan sukses. Wassalam.
wartawan
Umar Ibnu Alkhatab
Category
