BALI TRIBUNE - Adanya penurunan capaian PAD Tabanan membuat Komisi I DPRD Tabanan akan mengusulkan adanya pembagian antara Badan Keuangan dan Badan Pendapatan yang saat ini masih menjadi satu di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan. Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba memberikan masukan pada OPD terkait mengenai pembagian Badan Keuangan dan Badan Pendapatan. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan PAD bisa lebih difokuskan, apalagi sesuai laporan hingga bulan Juli 2018 ini target PAD Tabanan tahun 2018 baru tercapai 35 persen. “Apabila memungkinkan sesuai undang-undang yang berlaku, kita coba beri masukan agar Badan Keuangan dan Badan Pendapatan dipisah,” ujarnya, Jumat (3/8). Ia menambahkan, masukan itu beralasan karena semenjak Badan Keuangan dan Badan Pendapatan digabung menjadi Bakeuda, pihaknya merasa pengelolaan PAD menjadi tidak optimal, khususnya pada pajak daerah. “Bahkan dulu sebelum digabung lebih fokus, dan jika memungkinkan maka kita buatkan system dulu kalau system sudah tepat maka akan lebih fokus,” paparnya. Pihaknya pun akan berkoordinasi ke Provinsi sehingga jika memungkinkan Bakeuda Tabanan bisa dibagi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Terlebih menurutnya, Tabanan memiliki banyak peluang PAD bahkan mungkin sampai diangka 50 persen sehingga harus dikelola khusus. “Dengan fokus membidangi pengelolaan pendapatan daerah, kita percaya PAD akan tergali secara maksimal,” pungkasnya.