Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wajah Baru Pimpin DPRD Buleleng

Bali Tribune / Sidang Paripurna DPRD Buleleng dengan agenda pembacaan keputusan pimpinan dewan dan fraksi,Kamis (12/9).

balitribune.co.id | Singaraja - Sebulan setelah dilantik, DPRD Buleleng periode 2024-2029 telah memiliki pimpinan definitif. Penempatan kelengkapan pimpinan dewan tersebut dilakukan melalui Sidang Paripurna DPRD Buleleng yang digelar Kamis (12/9).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Gede Supriatna, SH selaku Ketua Sementara DPRD, diumumkan nama-nama Pimpinan DPRD Periode 2024-2029. Terdiri dari satu orang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua. Berdasar ketentuan peraturan DPRD Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD serta surat keputusan induk partai masing-masing yang dikirim kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, dimana dari nama-nama yang disebutkan semua diisi oleh wajah-wajah baru.

Dalam komposisi kepemimpinan dewan yang baru, politisi PDI Perjuangan Ketut Ngurah Arya, Amd. Kom didaulat mengisi  posisi Ketua Dewan, sementara posisi Wakil Ketua I dijabat dari Fraksi Golkar yakni Nyoman Gede Wandira Adi, ST. Wandira Adi sendiri menggantikan Susila Umbara yang menempati posisi yang sama pada periode sebelumnya. Sedangkan posisi Wakil Ketua II berasal dari Fraksi Nasional Demokrasi (Nasdem) yakni Made Jayadi Asmara, S.Sos, serta Wakil Ketua III dari Fraksi Gerindra, Kadek Widana, SH.

Usai pimpin rapat Gede Supriatna menyampaikan selamat atas ditetapkannya Pimpinan baru DPRD Buleleng. Ia berharap DPRD Buleleng mendatang dapat membawa perubahan-perubahan yang lebih baik.

"Saya berharap setelah ini akan ada perubahan-perubahan dalam mengawal dan mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk kemajuan Buleleng," kata Supriatna yang mendaftar ke KPU sebagai bakal calon wakil Bupati berpasangan dengam Nyoman Sutjidra pada Pilkada November 2024 mendatang.

Selain mengumumkan komposisi ketua dewan, Supriatna juga  mengumumkan susunan Fraksi-Fraksi yang terbentuk di DPRD Kabupaten Buleleng sesuai dengan ketentuan regulasi. Fraksi yang terbentuk berjumlah lima Fraksi yakini Fraksi PDIP -Hanura dengan jumlah anggota 20 orang dengan Ketua Fraksi dijabat oleh Ni Kadek Turkini, SH, Fraksi Partai Golkar dengan jumlah 11 orang dengan Ketua Fraksi Ketut Dody Tisna Adi, Fraksi Partai Nasdem, jumlah anggota 6 orang dengan Ketua Fraksi dijabat oleh Nyoman Meliun, Fraksi Partai Gerindra jumlah anggota 4 orang dengan Ketua Fraksi dijabat oleh Ketut Susana, serta Fraksi Partai Demokrat - PKB dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang dan dipercayakan kepada Kadek Sumardika sebagai Ketua Fraksi.

Menurut rencana acara pelantikan  Pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng akan digelar berdasar ketentuan dan regulasi setelah keputusan penetapan Pimpinan DPRD akan disampaikan Kepada Gubernur Bali melalui Bupati untuk dapat difasilitasi untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali.

wartawan
CHA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.