balitribune.co.id | Denpasar - BPJS Kesehatan Cabang Denpasar bersinergi dengan Pemkot Denpasar menggelar Sosialisasi JKN Goes to Banjar. Kegiatan ini dihadiri dan ditinjau Walikota Denpasar IGN Jaya Negara di Balai Banjar Padangsumbu Tengah, Desa Padang Sambian Klod, Minggu (7/5).
Adapun kegiatan yang bersifat “jemput bola” ini diawali dengan pemaparan materi dari tim BPJS Kesehatan Cabang Denpasar terkait pentingnya ke pesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar terhindar dari mahalnya biaya pengobatan. Kegiatan ini juga merupakan upaya dalam meningkatkan indeks Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan indeks untuk mengukur tingkat akses warga terhadap pelayanan kesehatan.
Walikota Denpasar IGN Jaya Negara turut hadir untuk memastikan bahwa masyarakat Denpasar telah terdaftar dan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
"Kami ingin pastikan seluruh warga Kota Denpasar mengikuti dalam kepesertaan JKN ini, mengingat kepesertaan ini sangat membantu sekali khususnya saat melakukan pengobatan ke rumah sakit," ujar Jaya Negara.
Sementara Kepala BPJS Cabang Denpasar, dr. Nyoman Wiwiek Yuliadewi mengatakan, kegiatan ini merupakan sinergi BPJS Kesehatan dengan Pemkot Denpasar dalam upaya menigkatkan indeks UHC di Kota Denpasar. “Untuk kali ini kita ambil dua Desa sebagai piloting, yakni Desa Padangsambian Klod dan Desa Dauh Puri Kaja untuk mempercepat capaian UHC di tingkat Desa," katanya.
Kadis Sosial IGA Laksmi Saraswati menerangkan kepersertaan JKN di Kota Denpasar hampir menyentuh angka 100 persen.
"Kesuksesan capaian kepesertaan JKN tentu saja harus sejalan dengan status keaktifannya. Warga yang status kepesertaannya masih non aktif agar lebih aware dan berinisiatif untuk mengurus keaktifannya," terang Laxmy.
Perbekel Desa Padangsambian Klod I Gede Wijaya Saputra mengungkapkan selain kaitannya dengan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, dalam kegiatan ini juga terdapat berbagai stand pekayanan diantaranya dari BPJS Ketenagakerjaan, Disdukcapil Kota Denpasar bagi warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan, screening dan konseling bagi penderita disabilitas dari UPTD Pusat Layanan Disabilitas Dinsos, hingga pemeriksaan kesehatan dan indera pendengaran dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
"Jadi pelayanan ini betul betul lengkap dari pemerintah Kota Denpasar, mulai dari pelayanan Adminduk, Kesehatan, Sosial hingga kepesertaan JKN," tandasnya.
