Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wawancara Kandidat Paritrana Award Tahun 2025, Pemkab Karangasem Komitmen Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Paritrana Award
Bali Tribune / PARITRANA AWARD - Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karangasem, Ida Nyoman Astawa seusai wawancara kandidat Paritrana Award Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025 Provinsi Bali, di Denpasar, Senin (29/7)

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di Karangasem, disampaikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karangasem, Ida Nyoman Astawa saat ditemui seusai wawancara kandidat Paritrana Award Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025 Provinsi Bali, di Four Star by Trans Hotel, Senin (29/7).

Sekda Sedana Merta menjelaskan, kehadiran ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemkab Karangasem dalam mendorong perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk sektor informal dan UMKM.

Paritrana Award merupakan ajang penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada daerah yang berkomitmen tinggi dalam perlindungan tenaga kerja. 

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karangasem, Ode Dasanova mengatakan, kandidat Paritrana Award 2025 berasal dari berbagai sektor, termasuk perusahaan besar, UMKM, desa, dan pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan literasi dan cakupan BPJS Ketenagakerjaan. Kandidat yang terpilih akan mewakili Provinsi Bali di tingkat nasional.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karangasem berharap, penghargaan ini dapat menjadi contoh bagi lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Karangasem.

"Selain pemerintah Kabupaten Karangasem, Desa Nyuhtebel juga masuk dalam kandidat Paritrana Award, kami berharap salah satu perwakilan pemerintah kabupaten maupun desa di Karangasem dapat meraih juara Paritrana," pungkasnya.

wartawan
YUE

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.