Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Website Pengaduan ke OJK

Bali Tribune / Website pengaduan ke OJK
balitribune.co.id | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini mempunyai website yang dapat mengakomodir pengaduan terkait produk jasa keuangan ataupun pertanyaan. Setelah mengupload, konsumen akan mendapatkan nomor pengaduan dan pin untuk dapat melakukan tracing tindaklanjut dikemudian hari. Website ini dapat diakses langsung juga oleh PUJK dan juga OJK untuk memonitor tindaklanjut dari PUJK. Berikut step-step singkat penggunaan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dapat dilihat pada gambar di atas. 
 
Jika punya pengaduan atau bertanya serta memberikan informasi seputar produk sektor jasa keuangan, langsung kunjungi website Portal APPK di kontak157.ojk.go.id atau hubungi Kontak 157 @kontak157 di nomor telepon 157 atau layanan Whatsapp 081-157-157-157. 
wartawan
Redaksi
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabur ke Badung, Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Blahbatuh

balitribune.co.id | Gianyar - Digiring ke Mapolsek Blahbatuh, menandai berakhirnya pelarian ANB (26 tahun). Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini berakhir di sebuah tempat kos di Banjar Selat Beringkit, Mengwitani, Badung. Setelah disanggong Tim Opsnal Reskrim Polsek Blahbatuh tanpa perlawanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait PWA, Dewan Bali Minta Pemerintah Provinsi Bali Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) yang datang ke Bali untuk tujuan wisata sebesar Rp 150 ribu sejak 14 Februari 2024 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk terbuka terhadap PWA tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bali Tegaskan Kenaikan UMP Harus Selaras dengan Keterjangkauan Kebutuhan Pokok

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali tidak hanya mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi pekerja di Pulau Dewata pada tahun 2027. Dewan Bali pun meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi harga pangan supaya tidak mengalami kenaikan seiring kenaikan UMP untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.