Denpasar, Bali Tribune
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bali meminta Pemprov Bali tetap melanjutkan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Permintaan tersebut disampaikan Ketua YLKI Bali Putu Armaya dalam orasinya di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Minggu (15/5).
Harapan tersebut disampaikannya menyikapi besarnya animo masyarakat dalam memanfaatkan program jaminan kesehatan gratis tersebut. Pihaknya juga telah melakukan penelitian YLKI pada tiga rumah sakit daerah di Denpasar, Badung dan Jembrana. Hasil survei itu menunjukkan bahwa masyarakat masih setia menggunakan JKBM. “Dari tiga rumah sakit yang kami survei, 53 persen pasiennya menggunakan JKBM,” imbuhnya.
Untuk itu, YLKI Bali mendukung Pemprov tetap melanjutkan pelaksanaan program ini. Meskipun, ujar Armaya, pemerintah juga telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berbeda dengan JKBM, BPJS membebankan biaya pada peserta. “Ini menambah beban masyarakat,” imbuhnya, seraya berharap pihak pengelola BPJS meningkatkan kualitas layanan jika ada rencana menaikkan premi.
Selain bicara program jaminan kesehatan, Armaya juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait tarif listrik prabayar. Pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat terkait pola perjualan pulsa listrik. Karena saat membeli voucher senilai Rp100 ribu, pulsa yang diperoleh masyarakat jauh di bawah nominal tersebut. Untuk itu, Armaya mendesak pihak PLN lebih transparan terkait program listrik prabayar. “Mohon sosialisasikan langsung ke banjar-banjar agar masyarakat paham,” sebutnya.
