BALI TRIBUNE - DPRD Karangasem menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan Bupati Karangasem atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRPD Karangasem terkait dua Ranperda masing-masing Ranperda tentang penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Ranperda Pertanggungjawaban APBD Karangasem Tahun 2017, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Karangasem, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Karangasem I Nyoman Karya Kartika, Selasa (31/7). Terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa menjelaskan, terhadap Fraksi Golkar, terkait temuan-temuan dari pemeriksaan inspektorat dan BPK sudah ditindaklanjuti pihaknya sesuai dengan petunjuk dan surat yang telah disampakan, sehingga kesalahan-kesalahan tahun lalu dapat disempurnakan. Pihaknya juga menegasakan siap untuk menindaklanjuti Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan permpuan dan anak, untuk melakukan sosialisasi yang intensif agar dapat dipahami oleh masyarakat. Terhadap catatan strategis yang disampaikan Frkasi PDIP terhadap kedua Ranperda tersebut pada rapat paripurna sebelumnya, Wabup Wayan Artha Dipa menjelaskan, untuk belanja infrastruktur khususnya bidang transportasi, tentu menurutnya sudah menjadi prioritas pemerintah daerah dalam pembangunan kegiatan-kegiatan peningkatan jalan, pemeliharaan jalan serta pengadaan LPJU dan rambu-rambu lalulintas sudah dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait. Baik itu kegiatan yang didanai dari DAK, DAU, bagi hasil pajak provinsi maupun dari dana DID. Terkait pungutan di Padang Bai seperti yang dimohonkan penjelasan oleh Fraksi PDIP dalam rapat paripurna pemandangan umum sebelumnya, Artha Dipa menjelaskan jika pungutan di kakwasan Obyek Wisata Padang Bai itu hanya dilakukan dari Tanggal 8-20 Juli 2017. “Dan sejak dihentikan, Manajemen Operasioanal (MO) sudah tidak melakukan kegiatan lagi serta danna yang sudah terkumpul itu masih tersimpan di BPD Bali Unit Ulakan dalam keadaan utuh,” tegasnya. Secara umum hampir seluruh fraksi-fraksi di DPRD Karangasem dapat menerima kedua Ranperda tersebut untuk ditetapkan sebagai Perda. Kendati demikian masing-masing Fraksi di DPRD Karangasem memberikan sejumlah uusul dan saran serta catatan strategis terkait kedua Ranperda itu, utamanya Ranparda tentang Pertanggungjawaban APBD Karangasem Tahun 2017.
