Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Adi Arnawa Buka Webinar Nasional, Hadirkan Narasumber MenPan RB Tjahjo Kumolo dan Sekda Bali

Bali Tribune/ WEBINAR - Sekda Adi Arnawa saat membuka Webinar Nasional "Reformasi Birokrasi di Tengah Pandemik Covid-19 Dapatkah Berlanjut ?" dari Puspem Badung, Mangupraja Mandala, Rabu (24/6/2020).
Balitribune.co.id | Mangupura - Pemkab Badung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan menggelar Web Seminar (Webinar) Nasional dengan tema "Reformasi Birokrasi di Tengah Pandemik Covid-19 Dapatkah Berlanjut?". Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa melalui Aplikasi Zoom dari Puspem Badung, Rabu (24/6/2020).
 
Webinar Nasional ini menghadirkan Narasumer dari Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Tjahjo Kumolo, yang menyampaikan materi Kebijakan Inplementasi  Reformasi Birokrasi 2020-2024 Dalam Masa Pandemi Covid 19, Sekretaris Daerah Propinsi Bali Dewa Made Indra dengan materi Problematika Pemda Dalam Melaksanakan  Reformasi Birokrasi serta dari Akademisi Universitas Warmadewa AA Gede Oka Wisnumurti dengan materi Persepsi dan Ekspektasi Publik terhadap Birokrasi sebagai Pelayan Publik.
 
Bertindak selaku  Moderator Kepala Badan Litbang Badung I Wayan Suambara yang diikuti oleh 1.015 peserta melalui Aplikasi Zoom dan lewat Youtube sebanyak 240 peserta terdiri dari ASN instansi Pusat dan Daerah se-Indonesia, Akademisi  dan Mahasiswa.
 
Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa dalam sambutannya mengatakan, terkait dengan pelaksanaan webinar nasional ini adalah dalam rangka bersama-sama untuk mendapatkan rekomendasi terkait implementasi dalam reformasi birokrasi khususnya di Pemerintah Kabupaten Badung dan Indonesia pada umumnya. 
 
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa reformasi birokrasi merupakan amanat dalam undang-undang yang wajib dan patut kita wujudkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efisien, transparan, efektif dan akuntabilitas,” terangnya.
 
Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi kepada moderator dalam hal ini Kepala Badan Litbang beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Korpri Badung, dalam rangka membuat kebijakan terkait dengan implementasi dari reformasi birokrasi di Kabupaten Badung. 
 
"Saya berharap dengan Webinar Nasional ini akan tercipta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki dedikasi, berintegritas secara transparan, akuntabilitas, serta memiliki wawasan yang jauh kedepannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kita khususnya masyarakat di Kabupaten Badung yang kita cintai," imbuhnya.
 
Sementara itu MenPan RB Tjahjo Kumolo dalam paparannya mengatakan, birokrasi adalah tulang punggung negara. Kemajuan yang dicapai suatu negara ditunjang oleh kualitas birokrasinya dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks tersebut Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dalam memberikan pelayanan.
 
Lebih lanjut Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan kinerja birokrasi sebagai tulang punggung negara juga dapat bergerak cepat menyikapi perubahan pesat yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Revolusi Industri 4.0). Agar Indonesia tidak ketinggalan momentum dan mampu bersaing di era yang sangat kompetitif, maka proses pengambilan keputusan didorong menjadi menjadi lebih responsif. Mata rantai birokrasi telah diperpendek melalui penyederhanaan birokrasi.
 
”Birokrasi juga dirancang agar dapat menjadi lebih enerjik dan segar melalui mekanisme bidding jabatan, serta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, profil demografis Indonesia juga menunjukkan bahwa Generasi Y / millennial (tahun kelahiran 1981-1994) bahkan Generasi Z (kelahiran 1995-2010) yang memiliki karakteristik berbeda dengan generasi sebelumnya akan segera memasuki birokrasi Indonesia. Kondisi tersebut telah disikapi dengan menyiapkan skema Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),” paparnya.   
 
Dalam proses yang tengah bergulir deras tersebut, menurut Tjahjo Kumolo dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Agar pelayanan publik tidak mengalami stagnasi, maka sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) non kesehatan pada instansi pusat dan daerah selama beberapa kurun waktu harus bekerja dengan cara lain, yaitu bekerja dari rumah (Work From Home). Pola baru ini terpaksa dilakukan sekalipun skemanya belum siap secara utuh. 
 
"Kondisi tersebut membuat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan semakin penting, sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Peningkatan kompetensi dan skill ASN pun akan menjadi unsur yang substansial," tegas mantan Mendagri ini.
 
Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan, meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, beberapa langkah telah dilakukan pemerintah bahkan reformasi birokrasi bukanlah hal yang baru, akan tetapi telah berjalan dalam kurun waktu yang lama. Ada beberapa aspek yang menjadi lingkup reformasi birokrasi dan saat ini salah satu diantaranya adalah penyederhanaan kelembagaan. 
 
Penyederhanaan kelembagaan yang menjadi visi dan misi Presiden Jokowi telah dilaksanakan. Kementrian dan lembaga telah mulai melaksanakan dan khusus untuk pemerintah daerah nampaknya harus menunggu langkah-langkah kongkret Kementerian Dalam Negeri. Sejauh mana langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang berorientasi kepada penyederhanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, maksimal melakukan pelayanan publik, transparan, akuntable tapi organisasinya ramping.
 
Sedangkan AA Gede Oka Wisnumurti menyampaikan ekspektasi birokrasi meliputi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta pemerintahan yang efektif dan efisien.
 
Sementara itu, Kepala Balitbang I Wayan Suambara mengatakan, pelaksanaan Webinar Nasional dengan tema “Reformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19 Dapatkah Berlanjut?” dimaksudkan untuk menggali dan menjawab berbagai permasalahan dari pihak-pihak yang berkompeten karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yang signifikan terhadap bangsa Indonesia, namun birokrasi harus tetap bekerja dengan baik demi tegaknya NKRI dalam menghadapi pandemi.  
wartawan
I Made Darna
Category

Ramadhipa Siap Melesat, Jaga Asa Papan Atas Moto3 Junior Aragon

balitribune.co.id | Jakarta – Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), M. Kiandra Ramadhipa, siap menghadapi putaran keenam FIM Moto3 Junior World Championship 2026 di MotorLand Aragón, Spanyol, 25–27 September 2026. Berada di posisi kelima klasemen sementara dengan 80 poin, Ramadhipa bertekad memanfaatkan dua balapan di Aragón untuk terus bersaing di papan atas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sensatia Gandeng Seven Clean Seas Bersihkan 173 Kg Sampah di Pantai Padang Galak

balitribune.co.id | Denpasar - Sensatia berkolaborasi dengan Seven Clean Seas menyelenggarakan aksi bersih pantai di Pantai Padang Galak, Bali, pada Sabtu (19/9/2026). Kegiatan ini melibatkan 75 peserta yang terdiri dari masyarakat setempat dan karyawan Sensatia, yang bersama-sama mengumpulkan sekitar 173 kg sampah dari kawasan pesisir tersebut. Sampah yang terkumpul terdiri dari 41 kg sampah organik, 35 kg sampah plastik, dan 97 kg sampah residu.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Subak Kerdung, Kuasa Hukum Sebut Ada BAP Palsu

balitribune.co.id | Denpasar – Babak baru persidangan sengketa tanah di Subak Kerdung, Pedungan, mengungkap sejumlah fakta di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (24/9/2026). Tim kuasa hukum terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan menilai kasus yang menimpa kliennya merupakan bentuk kriminalisasi yang diwarnai dugaan rekayasa dokumen dan BAP palsu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Keluarga Berintegritas, Rumahku Surgaku

balitribune.co.id | Keluarga berintegritas tengah menjadi impian besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di dalam upaya mereka memberantas korupsi di tanah air. KPK beranggapan bahwa nilai-nilai antikorupsi perlu tumbuh dan dipraktikkan mulai dari keluarga karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat di mana seseorang belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.