balitribune.co.id | Mangupura - Kasus Covid-19 di Kabupaten Badung masih tinggi. Nah, terkait masih melonjaknya jumlah kasus ini DPRD Badung berencana melakukan evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Badung. Namun yang jelas Pemkab Badung harus taat pada pemerintah pusat.
“Terkait PPKM yang diperpanjang hal ini merupakan dinamika dari pandemic Covid-19 itu sendiri. Pemerintah ingin yang terbaik untuk masyarakatnya yakni aman dan terbebas dari pandemic Covid-19 yakni bagaimana melakukan pencegahan, tindakan yang efektif yang tepat dalam penaganannya,” ujar Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Rabu (3/2/2021).
Ditegaskan juga bahwa PPKM ini tidak cukup dari pemerintah saja. Namun juga harus ada kesadaran masyarakat secara luas.
“Kita harus bersama-sama kita melakukan pengamanan bagaimana caranya secepat mungkin masalah Covid-19 ini selesai. Kami juga mengimbau kepada masyarakat apa yang sudah kita buat surat edaran serta instruksikan agar Prokes tersebut bisa dijaga dengan baik," katanya.
Mengenai pemberlakukan pembatasan kegiatan hingga pukul 20.00 Wita, lanjut politisi PDI Perjuangan ini adalah sifatnya sementara, pastinya nanti akan ada evaluasi kembali. Mudah-mudahan angka Covid-19 bisa turun mungkin kebijakan ini akan dievaluasi mungkin bisa dibuka hingga pukul 22.00 Wita.
"Pemerintah sangat peka sekali terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, mari kita lakukan secara bertahap untuk dilakukan evaluasi,” terang Politisi asal Desa Dalung tersebut.
Sementara Kasatpol PP Badung IGK Suryanegara mengungkapkan, pihaknya selaku tim yustisi telah melakukan tindakan tegas selama PPKM. Dari sidak yang laksanakan memang banyak ditemukan warga yang melanggar. Ia pun mengatakan, sasaran sidak prokes di Kabupaten Badung kini beda sebelum diberlakukannya PPKM. Jika sebelum PPKM sudah prokes terus digencarkan pada daerah atau Desa yang masuk zona merah covid-19. Hal itu dilakukan agar penyebaran covid-19 tidak begitu masif yang mengakibatkan kasus melambung tinggi. “Biasanya kita obok-obok di sana (Zona Merah –red), sampai warga taat dan tidak ada penyebaran covid atau cluster lagi,” jelasnya.
Berbeda dengan selama pelaksanaan PPKM, kata Suryanegara, sasaran Prokes pada tempat yang banyak melanggar. Padahal kasus peningkatan covid-19 di wilayah yang lainnya.
“Kemungkinan karena sasarannya yang kurang tepat, yang mengakibatkan belum efektif PPKM ini. Jadi sekarang banyak pengaduan di daerah tersebut ada yang melanggar prokes, disana kita lakukan sidak. Kalau dulu kan di zona-zona merah Covid-19,” katanya.
Selama pelaksanaan PPKM tahap pertama atau dari 11-25 Januari 2021 terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi sebanyak 185 orang. Begitu juga pada PPKM ke dua, sampai 31 Januari 2021 sudah ditemukan sebanyak 55 pelanggaran.
Berbeda sebelum dilaksanakannya PPKM dari bulan September- Desember 2020 (4 Bulan) hanya ada sebanyak 153 pelanggaran.
"Jadi pelanggaran yang paling banyak kita temukan di wilayah Kuta Utara, khususnya WNA. Namun kasus covid-19 di Badung paling banyak di Kuta Selatan, Dalung dan Abiansemal. Ini yang kami evaluasi,” tegasnya.
Pihaknya pun mengatakan, setelah selesai dilaksanakannya PPKM pihaknya berencana akan kembali menerapkan sistem lama, yakni mengenjot penegakan prokes pada wilayah yang masuk zona merah. Hal itu pun menurutnya masih sangat relevan untuk dilakukan.
wartawan
I Made Darna
Category
