balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, Bank Indonesia (BI) dan Bank BPD Bali menggelar High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kabupaten Badung di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (5/9).
Pertemuan dihadiri oleh Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran Digital BI Ernawan Andreas Tanto, Direktur Bisnis Bank BPD Bali I Nyoman Sumanaya, Pjs Kabag Bisnis Digital dan Ekosistem Digital Bank BPD Bali GA Diah Chandra Kemala, Kepala BPD Bali Cabang Mangupura Eli Desy Arisandi beserta tim, Plt Kepala Bapenda Ni Putu Sukarini serta OPD terkait di lingkup Badung.
Sekda Adi Arnawa mendorong Plt Ka Bapenda Badung Ni Putu Sukarini untuk mengimplementasikan pembayaran atau transaksi berbasis elektronik yang telah diterapkan untuk dilanjutkan. Badung memiliki potensi besar dengan daerah yang merupakan core bisnisnya bersumber dari sektor pariwisata.
”Indikatornya adalah kunjungan pariwisata meningkat, ini menjadi potensi yang sangat besar dalam rangka untuk peningkatan pendapatan, tentu untuk mendapatkan akselerasi optimalisasi perlu didorong menerapkan digitalisasi dan saya kira ini sudah dilakukan," ujarnya.
Perangkat daerah kata Sekda harus segera memikirkan hardwarenya yaitu infrastruktur, harus ada keterlibatan pemerintah kepada wajib pajak untuk membantu percepatan dan mempermudah serta mengcapture proses transaksi pembayaran.
"Kalau itu sudah kita lakukan tentu akan berdampak baik dari hulu ke hilir terhadap peningkatan realisasi pendapatan daerah dan itu menjadi tujuan kita. Makin meningkat pendapatan yang dilakukan dengan digitalisasi tentu akan semakin banyak bisa membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya,” kata Adi Arnawa.
Sementara Plt Kepala Bapenda Ni Putu Sukarini menyampaikan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya pada bidang pendapatan daerah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya terhadap peta jalan digitalisasi daerah yang telah dibuat untuk diimplementasikan sehingga bermuara pada efisiensi, efektivitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pada pendapatan daerah di Kabupaten Badung.
“Perlu kami sampaikan bahwa sebelum acara High Level Meeting ini diselenggarakan, kami selama ini telah melakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, wajib retribusi serta perangkat daerah mengenai pelaksanaan dan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Sehingga diharapkan dapat terwujud sinergi yang kuat dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” ucapnya.
Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang disampaikan oleh Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran Digital BI Ernawan Andrias Tanto, Pemerintah Kabupaten Badung telah berstatus digital, dimana seluruh jenis penerimaannya telah mengimplementasi setidaknya satu kanal pembayaran non-tunai.
Di level nasional, tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari segi skor indeks dan peringkat.
