BALI TRIBUNE - Seiring berjalannya waktu, tantangan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Bali semakin berat. Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPR Kanthi, Made Arya Amithaba, Kamis (29/6). Menurutnya, BPR harus mampu mengambil langkah strategis di tengah kuatnya persaingan.
Amithaba yang ditemui di kantornya di Gianyar, memaparkan, tantangan dan peluang yang dihadapi BPR di antaranya adalah soal penguatan modal kerja, peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan kompetensi, serta sinergitas dengan sektor perbankan lainnya. “Memang tidak gampang untuk meraih itu semua, banyak kendala yang dihadapi di lapangan,” akunya.
Menurutnya, perlu langkah strategis sehingga BPR bisa bersaing dengan sektor keuangan lainnya. Juga agar lebih fokus mempersiapkan SDM yang handal dalam menghadapi tantangan ke depan. Keberpihakan pemerintah di sektor perbankan yang menjangkau masyarakat menengah ke bawah ini sangatlah diperlukan. Pasalnya, selama ini terjadi tumpang tindih penyaluran dana perbankan pada masyarakat.
“Inilah yang kita inginkan adanya skema pembagian penyaluran sektor penyaluran dana kepada masyarakat, tidak semua program dilakukan ataupun dimonopoli oleh perbankan besar saja,” ujarnya, mencermati salah satunya fenomena yang terjadi akhir-akhir ini terutama terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 9 persen yang berimbas langsung pada BPR.
Saat ini ada dua BPR di Indonesia yang bisa menyalurkan dana KUR yakni BPR Kanthi dan BPR Padma, namun tidak serta-merta bisa ada proses yang harus dijalani. “Misal dana Rp10 miliar yang dialokasikan (outstanding) kita baru bisa menyalurkan sekitar Rp 1,5 miliar. Masalahnya, sejak digulirkan dana KUR oleh pemerintah ke bank bank besar, banyak nasabah BPR pindah ke bank besar,” sebutnya.
Padahal BPR terbiasa main di sektor mikro sebelum adanya dana KUR pemerintah, kedudukannya cukup stabil bahkan cenderung meningkat. Namun demikian Amithaba, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Banker Profesional Bank Perkreditan Rakyat (iPro BPR) ini berharap dengan adanya Grand Design Pola Pembiayaan yang ditawarkan atau melalui program Linked atau sinergitas perbankan, BPR bisa mengambil perannya kembali dalam mendorong sektor keuangan.
Ia mencontohkan, dana yang terpusat di BPD bisa disalurkan pada BPR, koperasi, serta sektor keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan. “Melalui Grand design pola pembiayaan ini didalamnya ada efektifitas dan efisiensi. Dimana bank bank tersebut tidak perlu membuka cabang cabang ataupun kios kios hingga ke pelosok pelosok, karena porsi itu akan digarap BPR, koperasi, ataupun lembaga keuangan lainnya,” sebut Amithaba meyakinkan.
Iapun mengingatkan, salah satu alasan didirikannya BPR berdasarkan Pacto 88 yakni untuk memberantas praktek lintah darat yang kerap bermain di sektor mikro. “Pembagian segmen memang diperlukan dalam mendorong majunya sektor mikro menengah, jadi tidak salah jika pemerintah kembali memilah sektor keuangan sesuai kebutuhan. Paling tidak dengan adanya kesetaraan bisa memberikan peluang sektor perbankan lainnya bernafas, dan kesan monopoli bisa dihindarkan,” tutupnya.
