balitribune.co.id | Gianyar - Investor Asing wajib tunduk pada peraturan perundang-udangan Penanaman Modal Asing (PMA). Jika melanggar yang ditindak tegas. Seperti halnya PARQ Ubud yang ditutup karena banyak pelanggaran dan sudah selesai tidak ada embel-embel lagi. Ini penting menjadi pelajaran bagi pengusaha asing lainnya.
Anggota DPR RI I Nyoman Parta, menegaskan itu, Rabo (27/1). Disebutkan, investor asing tidak boleh menggunakan nominee atau pinjam nama warga lokal. Hingga sekarang tidak ada yang namanya nominee, yang ada adalah peraturan PMA. “Setiap investor asing jika ingin menanamkan modalnya tidak boleh menggunakan nama warga lokal karena sudah diatur dalam PMA. Karena dia pemodal asing harus tunduk pada PMA,” ujarnya.
Diakui, banyak kasus yang terjadi. Memang selama ini tidak ada yang mempermasalahkan karena kesepakatannya di bawah tangan. "Namun jika dipermasalahkan itu bisa dibawa ke jalur hukum,” ujar politisi asal Guwang ini.
Parta yang kini duduk di Baleg DPR RI ini, menegaskan negara membutuhkan investasi asing. Melalui PMA Pemodal asing mendapatkan perlakuan yang berbeda. Khususnya dari sisi beban pajak. “Kalau nominee berati kan pajak PMA untuk negara tidak bisa didapatkan. Oleh karena itu berusahanya harus tertib. Setiap investasi yang masuk harus tertib. Setiap pemerintah daerah juga harus membuat regulasi yang pasti dan pengawasan yang ketat. Peraturan nominee kan tidak ada gimana buat perda nominee orang aturanya sendiri adalah PMA,” jelasnya.
Sebelumnya pemerintah kabupaten Gianyar menutup PARQ sebuah akomodasi pariwisata yang berkonsepkan one stop living di Desa Tegallatang, Kecamatan Ubud. Akomodasi yang menggunakan lahan pertanian produktif berhektar-hektar tersebut mengantongi Nomer Induk Berusaha (NIB) namun belakang diketahui pemiliknya adalah WNA Jerman. Sementara NIB sendiri telah dicabut oleh pemerintah pusat.
