balitribune.co.id | Tabanan – Beberapa isu pembangunan yang sudah berjalan sepanjang 2024 lalu menjadi bahan evaluasi DPRD Tabanan dalam rapat kerja gabungan komisi pada hari ini, Selasa (8/4).

Hasil evaluasi ini nantinya akan dirangkum ke dalam rekomendasi DPRD Tabanan terhadap LKPJ atau Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. 

Rencananya, rekomendasi itu akan disampaikan dalam rapat paripurna esok hari, Rabu (9/4), yang dihadiri Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya.

Rapat gabungan komisi yang berlangsung hari ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa. Selain jajaran pimpinan komisi, rapat itu juga dihadiri pimpinan OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan.

Dalam rapat itu, masing-masing komisi menyampaikan berbagai aspirasi yang diperoleh selama melakukan pengawasan. Aspirasi inilah yang kemudian dirangkum ke dalam rekomendasi DPRD Tabanan atas LKPJ bupati.

Seperti ditegaskan Arnawa, LKPJ bukan sekadar laporan pertanggungjawaban tahunan semata. LKPJ juga sebagai bahan evaluasi untuk mendorong pembangunan Kabupaten Tabanan ke arah yang lebih baik.

Setidaknya ada beberapa isu krusial dan strategis yang menjadi catatan dan bahan evaluasi DPRD Tabanan. Mulai dari isu di bidang kepegawaian, pertanian, pendidikan, hingga kesehatan.

Seperti yang disampaikan Komisi I misalnya. Komisi yang salah satunya membidangi urusan kepegawaian ini memberi penekanan soal nasib pegawai kontrak dan tenaga pengabdi yang masih perlu mendapatkan perhatian. “Kami mendorong eksekutif segera menyelesaikan persoalan ini dan membuka jalan agar mereka bisa diangkat menjadi P3K secara bertahap,” kata Arnawa.

Berikutnya, Komisi II yang membidangi urusan pembangunan menekankan soal pentingnya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan. Dalam isu ini, DPRD mendorong Pemkab Tabanan tidak hanya membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menahan laju alih fungsi lahan, namun membuat kebijakan anggaran yang berpihak kepada petani. Misalnya melalui pemberian pupuk organik.

Bergeser pada Komisi III yang membidangi urusan keuangan dan anggaran daerah. Komisi ini kembali mengingatkan soal optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu poin penting yang menjadi penekanan dari komisi ini adalah digitalisasi seperti penerapan tiket elektronik di objek-objek wisata atau lahan parkir. Paling tidak, penerapan sistem digital itu dimulai pada tahun ini atau pada 2026 mendatang. “Kami ingin PAD Tabanan naik secara signifikan. Harus dimulai dengan langkah-langkah modern dan transparan,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisi IV yang membidangan urusan pendidikan dan kesehatan juga menyampaikan beberapa isu krusial di dua bidang tersebut. Di antaranya soal beberapa sarana pendidikan seperti bangunan sekolah yang rusak. “Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan,” bebernya.

Sedangkan di bidang kesehatan, komisi ini menyoroti soal defisit anggaran di rumah sakit. Lembaganya meminta persoalan ini perlu disikapi. Namun, di saat yang sama pelayanan kesehatan harus tetap berjalan secara optimal.