balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Bentuk penipuan yang paling banyak dilaporkan meliputi phishing, rekayasa sosial, impersonation, penipuan investasi online, hingga penipuan pembayaran berbasis QR. Modus-modus ini semakin berkembang seiring pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), platform pembayaran digital, serta taktik lintas platform yang semakin kompleks.
Sedangkan Asia Tenggara mengalami kerugian hingga USD 23,6 miliar akibat penipuan online hanya dalam satu tahun terakhir. Untuk membantu mengatasi ancaman yang kian meluas ini dengan
sebuah inisiatif regional (ASEAN Foundation) yang bertujuan memperkuat ketahanan digital dan meningkatkan upaya pencegahan penipuan online di seluruh Asia Tenggara. Program ini ditargetkan menjangkau 3 juta masyarakat di 11 negara ASEAN.
Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Pemerintah Indonesia terus memperkuat berbagai upaya perlindungan masyarakat, mulai dari penguatan regulasi keamanan siber, peluncuran kampanye edukasi publik, hingga peningkatan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan penyedia layanan telekomunikasi. Di saat yang sama, perkembangan AI generatif, pesatnya adopsi pembayaran digital, dan penggunaan media sosial yang semakin luas turut membuat modus penipuan menjadi lebih canggih dan sulit dikenali. Dampaknya kini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari anak muda, keluarga, lansia, hingga pengguna internet baru yang semakin rentan menjadi target penipuan digital.
Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, Piti Srisangnam mengatakan, penipuan saat ini bukan lagi insiden yang terisolasi, melainkan tantangan bersama yang terus berkembang dan memengaruhi masyarakat lintas negara, sektor, dan komunitas. "Kami melihat bagaimana penipuan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kepercayaan terhadap ruang digital kita secara lebih luas. Scam Ready ASEAN hadir untuk mengubah pendekatan kita, dari bereaksi terhadap penipuan, menjadi mencegah dan lebih siap menghadapinya. Dengan bekerja sama erat dengan masyarakat, pembuat kebijakan, dan pelaku industri, kami berharap dapat membangun lingkungan digital yang lebih aman dimana masyarakat merasa lebih percaya diri dan terlindungi seiring ASEAN melanjutkan perjalanan digitalnya," ujar Piti Srisangnam dalam siaran persnya, Rabu (13/5).
Dijelaskannya, Scam Ready ASEAN mengadopsi model Train-the-Trainer berskala besar, pendekatan yang terbukti efektif menjangkau komunitas yang selama ini luput dari kampanye literasi digital konvensional. Dengan membekali 2.000 Master Trainer melalui 20 organisasi lokal mitra di seluruh kawasan, program ini memastikan edukasi pencegahan penipuan dapat menyentuh lapisan masyarakat paling rentan sekalipun
Sekitar 550.000 penerima manfaat akan mendapatkan modul terstruktur dan alat interaktif, termasuk game Be Scam Ready (klik untuk bermain), yang dirancang membangun tidak hanya pengetahuan, tetapi juga kepercayaan diri digital dan kemampuan berpikir kritis dalam mengenali penipuan di lingkungan online yang semakin kompleks. Program ini diperkuat melalui enam dialog kebijakan nasional dan tiga dialog regional, memastikan ketahanan komunitas berjalan seiring penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor di tingkat pemerintah.
Pasalnya kesuksesan ekonomi digital Asia Tenggara harus dibangun diatas fondasi kepercayaan. Vice President Asia Tenggara, Sapna Chadha mengatakan untuk tetap selangkah lebih maju dari pelaku kejahatan yang terus mengembangkan taktik mereka, harus meningkatkan keamanan produk. "Dan platform kami, sekaligus mendukung inisiatif seperti program Scam Ready ASEAN untuk memastikan setiap warga negara diberdayakan dengan pengetahuan untuk menjaga keamanan diri mereka secara online. Lebih dari sekadar kesadaran, ini juga tentang berinvestasi dalam pendekatan ekosistem menyeluruh dimana pemerintah, industri, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk melindungi kawasan," jelas Sapna Chadha.
Di tingkat regional, ASEAN juga terus memperkuat upaya penanggulangan penipuan online, termasuk melalui pembentukan ASEAN Anti-Scam Working Group pada Pertemuan Menteri Digital ASEAN ke-4 tahun 2024 untuk mendorong kolaborasi antar pusat anti-penipuan nasional. Melanjutkan momentum tersebut, Scam Ready ASEAN hadir sebagai inisiatif multi-tahun yang menerjemahkan komitmen kebijakan ASEAN ke dalam aksi nyata melalui pendekatan whole-of-society, dengan melibatkan pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan komunitas untuk memperkuat ketahanan regional terhadap penipuan online.
Inisiatif ini resmi diluncurkan melalui dialog kebijakan tingkat tinggi yang mempertemukan perwakilan sektor digital, keuangan, perlindungan konsumen, perbankan, dan teknologi dari seluruh ASEAN untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat kolaborasi lintas sektor ke depan. Secara bersama-sama, komitmen multi-tahun ini memperkuat pergeseran kawasan menuju pencegahan proaktif, membantu warga negara menavigasi ruang digital dengan aman dan percaya diri.
