balitribune.co.id I Bencana alam selalu menjadi cermin paling jujur untuk melihat kesiapan sebuah negara. Ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang daratan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Agustus 2026 ini, riak yang muncul bukan sekadar urusan patahan tektonik, melainkan patahan birokrasi yang akut. Di tengah kepanikan warga yang kehilangan tempat tinggal, sebuah kebijakan kontroversial lahir dari meja kekuasaan: Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Surat Edaran yang mengizinkan warga mengambil sembako terlebih dahulu di toko-toko kelontong lokal dengan sistem "kasbon" yang dijamin oleh negara.
Bagi sebagian kalangan, kebijakan "Ambil Dulu, Bayar Kemudian" ini dipuji sebagai diskresi darurat yang berani demi memotong kompas birokrasi yang kaku. Argumennya klasik: keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Menunggu truk logistik resmi dari ibu kota provinsi atau bantuan udara dari Jakarta membutuhkan waktu, sementara perut yang lapar di tenda pengungsian tidak bisa diajak bernegosiasi.
Mencekik Urat Nadi UMKM Lokal
Namun, jika kita mau menilik lebih dalam dengan kacamata masyarakat kecil, kebijakan ini menyiratkan kepasrahan yang ironis, bahkan cenderung memperlihatkan kegagalan mitigasi. Pemilik kios sembako di pelosok Flores adalah korban gempa yang juga sedang berdarah-darah. Meminta mereka menyerahkan modal dagangannya dengan jaminan selembar kertas edaran—yang entah kapan dicairkan lewat birokrasi Pemda yang terkenal rumit—adalah bentuk pemindahan beban krisis yang tidak adil. Kebijakan ini berisiko mematikan urat nadi UMKM lokal karena merusak perputaran uang tunai (cash flow) harian pedagang. Ini memicu pertanyaan mendasar: ke mana perginya cadangan logistik darurat (buffer stock) daerah yang seharusnya mandiri dan siap sebar sejak hari pertama?
Ironi Gengsi di Tengah Belitan Utang
Ironi penanganan bencana ini kian menebal ketika Pemerintah Pusat memilih untuk menolak tawaran bantuan kemanusiaan dari sejumlah negara sahabat, seperti Singapura, China, hingga Iran. Istana berdalih bahwa situasi logistik dan evakuasi di lapangan masih sepenuhnya "bisa ditangani sendiri". Di titik inilah ego sektoral dan sikap gengsi kekuasaan tampak begitu telanjang di hadapan publik. Bagaimana mungkin sebuah negara yang postur APBN-nya terus terbebani utang luar negeri masif hingga menembus angka 10 ribu triliun rupiah, dan kerap didera kebocoran anggaran akibat korupsi yang sistematis, mendadak tampil begitu "sombong" menolak uluran tangan kemanusiaan dari dunia internasional?
Sikap menolak bantuan asing demi menjaga citra bahwa "negara baik-baik saja" adalah sebuah perjudian nasib atas penderitaan rakyat. Pilihan ini seolah melupakan memori kolektif yang panjang tentang bagaimana penanganan bencana besar di negeri ini kerap menyisakan luka administratif. Trauma dari bencana-bencana masa lalu, mulai dari Sumatra hingga tsunami Aceh, menunjukkan pola pemulihan pasca-darurat yang sering kali terkatung-katung. Janji stimulan rumah rusak dan pembangunan hunian tetap sering kali berjalan setengah hati dan lamban, terjebak di balik kaku dan rumitnya verifikasi dokumen.
Bukan Sekadar Komoditas Politik
Maka, sangat wajar jika muncul mosi tidak percaya di akar rumput. Rasa skeptis bahwa rakyat hanya dibutuhkan saat hajatan politik—ketika baliho calon pemimpin memenuhi jalanan Flores demi berburu suara—bukanlah sekadar sinisme tanpa dasar. Itu adalah akumulasi dari rasa lelah karena kerap ditinggalkan begitu kontestasi elektoral usai. Saat gempa meruntuhkan rumah mereka, rakyat kembali dipaksa mandiri, mengandalkan solidaritas antarwarga, atau berharap pada janji-janji anggaran pusat yang pencairannya birokratis.
Kini, setelah pintu bantuan internasional ditutup rapat oleh keangkuhan diplomatik, tanggung jawab mutlak berada sepenuhnya di pundak Pemerintah Pusat. Intervensi langsung dari helikopter BNPB, dapur umum Kemensos, hingga armada kapal perang TNI Angkatan Laut harus mampu membuktikan bahwa klaim "bisa menangani sendiri" itu bukan sekadar bualan politik. Beban pemenuhan pangan harus diambil alih sepenuhnya oleh instrumen negara agar skema kasbon lokal yang mengecilkan modal pedagang kecil bisa segera dihentikan.
Ujian sejati kepemimpinan pasca-gempa Flores ini tidak diukur dari seberapa fasih pejabat berargumen tentang kedaulatan negara di media massa, melainkan dari seberapa cepat utang belanja pemilik kios dilunasi, dan seberapa nyata rumah-rumah warga dibangun kembali. Rakyat Flores tidak butuh kebanggaan semu atas penolakan bantuan asing; mereka menagih hak paling mendasar sebagai warga negara: kehadiran negara yang jujur, utuh, dan tuntas di saat mereka hancur.
