balitribune.co.id | Denpasar - Pemasangan secondary skin atau lapisan tambahan pada fasad pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada, Denpasar, menuai sorotan masyarakat. Penataan tersebut dinilai sejumlah warga justru menghilangkan kesan heritage dan karakter arsitektur asli kawasan yang selama ini menjadi identitas Kota Denpasar.
Kritik terhadap desain fasad tersebut ramai disampaikan warganet di media sosial. Sejumlah warga berpendapat keunikan kawasan Gajah Mada seharusnya dipertahankan melalui bangunan eksisting yang memiliki nilai sejarah, bukan ditutupi dengan tampilan baru.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, menegaskan bahwa konsep penataan fasad justru diarahkan untuk menghadirkan nuansa heritage dengan mengangkat identitas arsitektur lokal, khususnya warna merah bata khas Bebadungan.
Menurutnya, kolom struktur yang dilapisi bata merah tetap dipertahankan sebagai bagian dari konsep desain untuk menghadirkan narasi atau storytelling arsitektur khas Bebadungan. "Dengan konsep tersebut, penataan fasad diharapkan tetap memperlihatkan identitas arsitektur lokal di kawasan pusat kota," ujar Cipta Sudewa.
Ia menjelaskan, penataan kawasan Jalan Gajah Mada tidak hanya berfokus pada perubahan tampilan depan pertokoan, tetapi juga pembenahan infrastruktur pendukung guna memperkuat fungsi kawasan sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang publik. Pekerjaan tersebut meliputi penataan drainase melalui pemasangan saluran u-ditch di kawasan Simpang Sutomo–Jalan Gajah Mada–Tukad Badung serta pembersihan saluran eksisting di sepanjang koridor jalan.
Selain itu, penataan kawasan dilengkapi pembangunan landmark berupa patung di empat pojok koridor pusat kota yang melibatkan seniman lokal untuk memperkuat identitas visual kawasan.
Di sisi lain, DPRD Kota Denpasar turut menyoroti progres fisik proyek penataan Jalan Gajah Mada. Meski mencatat deviasi positif sebesar 2,7 persen pada minggu ke-19, pengerjaan fisik proyek tersebut masih menyisakan sekitar 38 persen. Dengan waktu efektif tersisa sekitar lima minggu, percepatan dinilai mendesak agar kawasan tersebut siap digunakan menjelang pelaksanaan Denpasar Festival (Denfest) 2026.
Sorotan itu mengemuka saat Komisi I, III, dan IV DPRD Kota Denpasar melakukan peninjauan lapangan terhadap proyek penataan Jalan Gajah Mada dan pembangunan Poliklinik RSUD Wangaya, Jumat (13/11). Dalam peninjauan tersebut, jajaran dewan meminta kontraktor segera mengambil langkah konkret, baik dengan menambah tenaga kerja maupun memperpanjang jam kerja.
Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar, I Ketut Budha, menegaskan peninjauan dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran, sekaligus merespons keluhan masyarakat.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi kami untuk memperjelas sekaligus mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disepakati. Kami juga harus merespons keluhan masyarakat,” ujar Budha.
Menurutnya, sisa pekerjaan 38 persen dalam waktu efektif lima minggu bukanlah persoalan ringan, terlebih masih ada pekerjaan lanjutan seperti pembersihan dan penyelesaian elemen fisik kawasan. Ia meminta pelaksana proyek menyiapkan strategi percepatan agar target penyelesaian fisik pada 14 Desember 2026 tercapai.
"Memang ada deviasi positif 2,7 persen, tetapi progres keseluruhan masih perlu dikejar. Antisipasi cuaca jangan sampai menjadi alasan keterlambatan. Perlu dipikirkan penambahan tenaga maupun waktu kerja agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, menekankan pentingnya keterbukaan pelaksana proyek mengenai tahapan dan target pengerjaan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya mengacu pada angka progres di papan informasi proyek, melainkan memerlukan rincian jenis pekerjaan tersisa, bobot mingguan, hingga kendala teknis di lapangan.
“Kami ingin mengetahui secara jelas pekerjaan apa saja yang masih tersisa, bagaimana metode pengerjaannya, serta target setiap minggunya. Jangan hanya melihat angka progres di papan proyek. Harus ada time schedule yang terukur sehingga perkembangan pekerjaan bisa diawasi secara konkret,” ujarnya.