balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan secara resmi menerima penyampaian tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan oleh pemerintah daerah. Penyerahan rancangan aturan daerah tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, pada Selasa (17/11/2026).
Pengajuan tiga ranperda tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, melalui pidato pengantarnya. Langkah legislasi ini dirancang untuk memperkuat payung hukum daerah, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta menata kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tabanan. Adapun ranperda pertama yang diterima dewan mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Penyusunan aturan ini merespons lonjakan kasus narkoba di Tabanan berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, yang melesat dari 26 kasus pada 2020 menjadi 82 kasus pada 2024, serta masih mencatatkan 72 kasus sepanjang 2025. “Melalui ranperda ini, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dilaksanakan secara lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, keluarga, masyarakat, serta desa adat,” ujar Bupati Sanjaya.
Sementara itu, ranperda kedua menyasar Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai bentuk penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025. Dari hasil perhitungan variabel teknis, BPBD Tabanan berhasil meraih skor 560 sehingga berhak naik status menjadi BPBD Tipe A untuk memperkuat kapasitas mitigasi hingga pemulihan pascabencana.
Selanjutnya, ranperda ketiga mengatur Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana. Pemkab Tabanan menyelaraskan ketentuan organ dan kepegawaian BUMD air minum tersebut agar sesuai dengan aturan kementerian terbaru. “Khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum,” terang Sanjaya.
Pembaruan aturan BUMD ini diharapkan dapat menyempurnakan tata kelola direksi, dewan pengawas, komite, pegawai, hingga batasan biaya operasional. Pembenahan internal tersebut ditujukan untuk memaksimalkan kepastian pasokan serta kualitas pelayanan air bersih bagi warga Tabanan.
Penyampaian tiga ranperda oleh Bupati Sanjaya ini menjadi pijakan awal dari rangkaian proses pembentukan peraturan daerah. DPRD Tabanan bersama jajaran eksekutif selanjutnya akan menggodok seluruh draf regulasi tersebut dalam tahapan pembahasan bersama sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.