BALI TRIBUNE - Perubahan struktur organisasi yang ada di seluruh kabupaten/kota di Bali, membuat para pengelola program KKBPK yang ada di daerah mengalami pergantian. Melihat kondisi tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali merasa perlu untuk meningkatkan wawasan bagi pengelola Program di tingkat kabupaten/kota tentang Program KKBPK melalui Pelatihan Teknis Advokasi dan KIE yang dilaksanakan, Senin (6/11) di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
Berdasarkan UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tugas dan fungsi BKKBN semakin berat, karena perubahan struktur organisasi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencanana Nasional. Di mana, BKKBN tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program KB Nasional tetapi juga dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk.
Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan langkah-langkah konkret guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk melalui penyerasian kebijakan dengan program pembangunan di segala bidang.
Sebagai langkah awal penjabaran pelaksanaan ke arah itu adalah dengan perubahan Visi: “Menjadi Lembaga Yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas” dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Nate Reproductive Rate (NRR) = 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, bercirikan sejahtera, sehat, maju dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ida Bagus Wirama, S.H., M.Kes pada saat membukan kegiatan tersebut. Lebih lanjut menurut Wirama, tantangan yang dihadapi BKKBN ke depan semakin berat.
“Berbicara tentang sasaran program, maka apabila kita bandingkan data hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator kinerja bidang kependudukan dan KB Provinsi Bali mengalami kemunduran bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2007,” Ujarnya.
“Kondisi yang kurang baik ini, harus dijadikan alasan utama bagi kita semua, bagi pengelola program di semua tingkatan wilayah untuk melaksanakan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan,” Himbau Wirama lebih lanjut.
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabanan, Nyoman Sukeri, yang merupakan salah satu peserta pelatihan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Sukeri sangat mendukung pelaksanaan pengendalian penduduk, khususnya di kabupaten Tabanan, karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pembangunan Tabanan ke depan.
“Saya sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pelatihan ini, karena bagi kami, khususnya yang baru kenal dengan KB, sangat bermanfaat sekali. Banyak istilah yang belum kami kenal, dan di sini kami banyak belajar hal baru. Kami di Dinas akan berupaya untuk meningkatkan capaian program KKBPK demi kemajuan Bali ke depan,” ujarnya.
