balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mendorong penerapan 10 inovasi strategis untuk mempercepat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sepuluh program tersebut merupakan hasil proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026. Peluncuran inovasi dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra dalam kegiatan jumpa pers bersama awak media di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Jumat (6/11/2026). Berbagai inovasi itu dirancang untuk menjawab tantangan pemerintahan daerah, mulai dari kondisi geografis Buleleng, keterbatasan kemampuan fiskal, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
Bupati Sutjidra mengapresiasi para peserta PKN Tingkat II yang telah merancang sepuluh terobosan tersebut. Ia menyebut proses penyusunan proyek perubahan membutuhkan pembahasan intensif dan melibatkan diskusi panjang, bahkan hingga siang dan malam. Menurut Sutjidra, hasil pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tidak semestinya berhenti sebagai dokumen persyaratan kelulusan. Setiap inovasi harus memiliki keberlanjutan dan diterapkan untuk mendukung kinerja pemerintahan.
"Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta Diklat PKN Tingkat II. Ada 10 inovasi yang nantinya diharapkan bisa membantu Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan serta mendorong kemajuan daerah," ungkapnya.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran maupun sumber daya tidak boleh menghambat lahirnya terobosan baru. Sebaliknya, perangkat daerah harus mampu mencari cara agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif.
"Walaupun kondisi kita masih memiliki berbagai kekurangan, kita harus tetap berupaya membuat inovasi. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Buleleng," tegasnya.
Sepuluh inovasi tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari perlindungan pekerja rentan, penanggulangan bencana, investasi, pengendalian inflasi, pengelolaan keuangan, hingga kesehatan, pendidikan, kewaspadaan dini, dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Di bidang perlindungan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM mengembangkan SINGA NUGRAHA (Sinergi Perlindungan Pekerja Rentan Kabupaten Buleleng melalui CSR). Program ini mengandalkan kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan, dan buruh. Perlindungan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Selanjutnya, BPBD Buleleng menghadirkan MITRA BPBD (Manajemen Informasi Terintegrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Sistem ini dirancang sebagai pusat informasi kebencanaan terpadu yang mencakup edukasi, pelaporan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, serta informasi cuaca dan iklim. Integrasi tersebut diharapkan mempercepat penyampaian informasi dan penanganan bencana.
Untuk mendorong investasi, DPMPTSP mengembangkan INVEST JOSS (Jendela Pemodal dan Solusi Strategis Buleleng). Platform ini mengintegrasikan informasi potensi daerah, promosi investasi, konsultasi bagi investor, hingga pemantauan perkembangan investasi. Selain mempermudah calon investor, program tersebut diharapkan membuka peluang kemitraan yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Sementara itu, pengendalian inflasi daerah diperkuat melalui PRADIPA (Peringatan Respons Antisipatif Data Inflasi dan Pengambilan Arah Kebijakan) yang digagas Staf Ahli Bupati. Inovasi ini menggabungkan data dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk mendeteksi potensi tekanan inflasi lebih awal. Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data.
Pada sektor keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memperkenalkan KILAT Denbukit. Inovasi ini menyederhanakan proses belanja pemerintah, mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban. Digitalisasi diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. Di sisi lain, sistem ini juga membuka kesempatan bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Transformasi layanan digital pemerintahan diperkuat melalui Sang Buleleng (Satu Gerbang Buleleng) yang dikembangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti). Platform tersebut dirancang menjadi pintu masuk tunggal layanan digital pemerintah dengan mengintegrasikan identitas digital, layanan, dan data pemerintahan. Tujuannya meningkatkan keamanan akses, kualitas integrasi data, serta kemudahan masyarakat memperoleh layanan.
Di bidang kesehatan, RSUD Kabupaten Buleleng mengembangkan PANJI SAKTI (Pelayanan Rujukan Jejaring Terintegrasi, Sistem Aman Kolaboratif Tepat Indikasi). Inovasi ini menghubungkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam sistem rujukan terintegrasi. Melalui platform digital, fasilitas kesehatan pengirim dapat memantau ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara langsung sehingga proses rujukan pasien diharapkan lebih cepat dan tepat.
Sektor pendidikan juga mendapat perhatian melalui SPATSIKU (Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah Inklusif) yang dikembangkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Program ini berfokus pada pencegahan anak putus sekolah, penanganan anak tidak sekolah, serta upaya mengembalikan mereka ke jalur pendidikan hingga menuntaskan jenjang belajar. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah, sekolah, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat.
Berikutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menghadirkan SATYA DASI (Sistem Tata Kelola Informasi Strategis Berbasis Data Strategis Terintegrasi untuk Memperkuat Kewaspadaan Dini dan Stabilitas Daerah). Sistem ini mengintegrasikan informasi dari berbagai unsur, seperti FKUB, FKDM, Kominda, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Melalui pengelolaan data tersebut, pemerintah diharapkan lebih cepat mendeteksi potensi kerawanan sosial dan menyusun langkah antisipasi.
Adapun inovasi kesepuluh dikembangkan BKPSDM melalui Si Bijak Paten (Sistem Informasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN). Platform ini menjadi pusat pengelolaan peningkatan kompetensi aparatur secara digital dan terintegrasi. Melalui Buleleng ASN Corpu, pegawai dapat mengakses profil kompetensi, perencanaan pengembangan individu, katalog kursus, pemantauan pembelajaran, hingga penerbitan sertifikat digital.
Peluncuran sepuluh inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Buleleng mengubah pola kerja pemerintahan yang selama ini masih manual dan sektoral menuju sistem yang lebih terintegrasi, kolaboratif, serta berbasis data.
Penerapan sistem digital juga diharapkan membantu perangkat daerah mengambil keputusan secara lebih efektif. Dengan dukungan data yang terhubung, berbagai persoalan pelayanan masyarakat maupun kebutuhan pengembangan kompetensi ASN dapat ditangani secara lebih terarah.
Pemkab Buleleng berharap seluruh inovasi tidak berhenti pada seremoni peluncuran. Keberlanjutan program menjadi tantangan berikutnya agar setiap terobosan benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kolaborasi ant perangkat daerah, pemangku kepentingan, dunia usaha, dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan peluncuran sepuluh inovasi strategis ini, Pemkab Buleleng menempatkan transformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan sebagai salah satu fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance serta mewujudkan Buleleng PATEN.
