BALI TRIBUNE - Sebanyak 3.082 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Denpasar menerima pencairan bansos tahap ketiga sebesar Rp500.000 per orang dari total bansos PKH per tahun Rp1.890.000.
"Total bansos PKH untuk Kota Denpasar sebesar 5,82 miliar rupiah lebih pada tahun 2017 sebesar yang dicairkan bertahap pada Februari, Mei, Agustus, dan terakhir nanti pada bulan November," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat di hadapan 350 KPM dari Desa Penatih dalam penyaluran bansos yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Penatih, Denpasar, Jumat (8/9).
Dalam arahannya, Harry menekankan kepada KPM agar bansos PKH dipergunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak dan menambah asupan gizi. Ia pun berharap inovasi penyaluran melalui sistem perbankan ini diharapkan semakin memudahkan dan nyaman bagi KPM.
"Sekarang ambil bansos bisa diukur sendiri sesuai kebutuhan. Ambil secukupnya, sisanya simpan di tabungan. Uangnya aman karena ditabung di bank, tidak usah khawatir uangnya hilang. Pemerintah yang menjamin ya ibu-ibu," terang Harry.
Seperti diketahui, PKH adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin/tidak mampu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Keluarga Penerima Manfaat mempunyai kewajiban menyekolahkan anaknya sesuai jenjang pendidikan dan memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil/nifas, lansia dan penyandang disabilitas berat. Jumlah bantuan per tahun sebesar Rp1.890.000 dan dicairkan dalam empat tahap.
Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara non tunai dengan menggunakan kartu kombo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.
KKS merupakan kartu debet yang berfungsi menyimpan bantuan sosial PKH sebagai tabungan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam e-wallet. KKS juga disiapkan untuk menyimpan bantuan sosial/subsidi lainnya seperti LPG 3 kg dan listrik.
Jumlah penerima PKH di Bali sebanyak 48.052 KPM dengan anggaran Rp90,8 miliar. Sementara jumlah bansos yang dikucurkan di Bali secara keseluruhan Rp 283,8 Miliar dengan rincian, Bantuan PKH Rp 90,8 miliar, bantuan untuk lansia Rp 2,16 miliar, untuk disabilitas Rp 2,4 miliar, untuk beras sejahtera Rp 188,5 miliar. "Realisasi tahap ketiga di Kota Denpasar sudah 100 persen," ujar Harry.
Lebih jauh Harry memaparkan bahwa PKH merupakan program prioritas nasional yang menjadi back bone pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun untuk bisa lebih mengefektifkan penangangan masalah kemiskinan maka seluruh bansos akan disinergikan dengan PKH. "Dengan sinergitas ini maka strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran," paparnya.
Harry kembali menegaskan keberadaan PKH yang terintegrasi dengan bansos lain untuk mendukung target penurunan angka kemiskinan sebesar 7-8 persen seperti yang telah dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Dengan menggunakan basis data terpadu ini kita optimis penurunan kemiskinan akan sesuai target," tegas Harry lagi.
Dengan adanya data yang akurat ini, ditambahkan Harry KPM akan bisa mengakses berbagai layanan yang disediakan pemerintah seperti akses layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial lainnya. "Seluruh instansi yang berkaitan dengan pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat bisa menggunakan basis data terpadu ini. Sehingga akan memudahkan mereka melayani KPM dan tidak lagi dipusingkan dengan kekawatiran tidak tepat sasaran," tutup Harry.
