Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

3.134 Ton Urea Mengendap di Penyalur

Pupuk Urea
Bali Tribune / Ilustrasi gambar pupuk urea. (ist/meta AI)

balitribune.co.id | Tabanan - Sebanyak 3.134 ton pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Tabanan belum terserap oleh petani akibat jadwal musim tanam yang terganggu musim kemarau panjang. Berkurangnya debit air irigasi memaksa para pengolah lahan di tingkat subak menunda masa garap sawah, sehingga penyaluran nutrisi tanaman tersebut melambat hingga kuartal ketiga tahun berjalan.

Berdasarkan data rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi Dinas Pertanian (Distan) Tabanan periode Januari hingga September 2026, alokasi pupuk urea yang baru terdistribusi mencapai 4.874.222 kilogram atau 60,86 persen dari total kuota sebesar 8.008.913 kilogram. Kondisi tersebut menyisakan volume 3.134.691 kilogram pupuk urea yang masih mengendap di tingkat penyalur.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Distan Tabanan I Made Utama, membeberkan bahwa terhambatnya penyerapan pupuk berbanding lurus dengan kondisi iklim yang memicu krisis pasokan air di kawasan persawahan. 

“Kemarau pasti berpengaruh pada serapan pupuk. Beberapa subak tidak bisa tanam karena air yang tidak mencukupi. Itu juga membuat realisasi masih rata-rata rendah,” ujar Utama, Senin (19/10/2026).

Capaian realisasi penyerapan pupuk urea memperlihatkan ketimpangan yang cukup signifikan di 10 kecamatan se-Kabupaten Tabanan. Wilayah Kecamatan Baturiti mencatatkan daya serap paling tinggi mencapai 84,79 persen, disusul Selemadeg Timur sebesar 75,77 persen, Selemadeg 69,88 persen, Marga 69,65 persen, dan Pupuan 64,61 persen.

Sebaliknya, Kecamatan Tabanan menjadi wilayah dengan serapan paling minim, yakni baru terealisasi 460.608 kilogram atau 39,02 persen dari keseluruhan kuota 1.180.443 kilogram. Sementara itu, persentase penyaluran di Kecamatan Kerambitan baru menginjak 52,32 persen, Kediri 55,49 persen, serta Selemadeg Barat sebesar 59,86 persen.

Utama menjelaskan, kepastian dimulainya aktivitas olah tanah dan penanaman padi berikutnya sangat bergantung pada curah hujan serta ketersediaan pasokan air irigasi di masing-masing wilayah. Para petani yang belum memperoleh pasokan air memadai terpaksa menggantungkan nasib pada perubahan cuaca. 

“Kalau sudah ada hujan saja, mungkin bisa mulai tanam,” terangnya.

Pergeseran kalender tanam akibat faktor iklim tersebut turut memicu penyesuaian sistem pengairan tradisional di tingkat persawahan. 

“Ketika musim tanam bergeser, giliran pengairan di masing-masing subak berpotensi membuat proses penanaman berlangsung lebih lama,” imbuhnya.

Selain pupuk urea, kelambatan penyaluran juga menimpa jenis pupuk organik bersubsidi yang baru terserap sebanyak 281.720 kilogram atau 42,46 persen dari total alokasi 663.418 kilogram. Berbeda halnya dengan pupuk NPK yang justru mencatatkan angka penyerapan tinggi, yakni mencapai 6.174.077 kilogram atau 80,24 persen dari kuota 7.694.262 kilogram. Selain itu NPK formula khusus yang terealisasi 319.400 kilogram atau 67,29 persen dari alokasi 474.684 kilogram.

Mengenai sisa pasokan pupuk bersubsidi yang belum tersalurkan hingga pengujung tahun, Distan Tabanan masih mencermati perkembangan realisasi penyerapan pada sisa tahun berjalan sambil menanti kebijakan dari pemerintah pusat. 

“Sepertinya tidak ada penambahan kuota, kecuali NPK. Nanti kita lihat penyerapan bulan Oktober ini seperti apa,” tandas Utama. 

wartawan
JIN
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.