Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Alih Fungsi Lahan Mengancam, Petani Makin Langka, KTNA Klungkung Mengadu DPRD Klungkung

Nelayan
PENGADUAN - Komisi II DPRD Klungkung mendapatkan pengaduan dari Kelompok Tani dan Nelayan (KTNA) Klungkung

BALI TRIBUNE - Komisi II DPRD Klungkung mendapatkan pengaduan dari Kelompok Tani dan Nelayan (KTNA) Klungkung. Ketua Komisi II DPRD Klungkung Komang Suantara, Selasa (10/4), mengatakan KTNA Klungkung mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, kelompok petani di Klungkung mulai banyak tantangan di zaman sekarang. Berbagai masalah sedang menggerogoti para pejuang ketahanan pangan ini. Mulai dari alih fungsi lahan, hingga generasi penerus yang makin langka.

Kardana menyampaikan sejumlah permasalahan pelik yang sedang dihadapi oleh petani Klungkung saat ini. Diantaranya, sulitnya mengajak anak muda menjadi petani. Mayoritas petani sudah memasuki usia senja, sedangkan minat anak muda untuk meneruskan pekerjaan orangtuanya sangatlah minim. Jika hal ini dibiarkan, KTNA khawatir kelak sektor pertanian akan kekurangan tenaga. “Sekarang ini anak muda tidak mau bekerja sebagai petani. Padahal sektror pertanian merupakan yang utama,” ujar Kardana.

Di samping masalah regenerasi, alih fungsi lahan juga makin mengancam. Pria asal Desa Bakas, Banjarangkan ini mengatakan, luas lahan pertanian di Klungkung hanya sekitar 2.800 hektare. Sesuai datanya, setiap tahun nyaris 4 persen lahan pertanian beralih fungsi. Utamanya menjadi bangunan-bangunan pemukiman hingga pertokoan. Utamanya di Kecamatan Banjarangkan. Di sepanjang Bypass Ida Bagus Mantra, banyak lahan sudah beralih fungsi. “Ya kalau terkikis 4 persen terus menerus kan tidak bisa dibiarkan. Intinya lahan pertanian harus kita pertahankan untuk ketahanan pangan,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk permasalahan alih fungsi lahan, Kardana berharap pihak yang berwenang makin tegas. Upaya pemerintah untuk memasang plang (papan pengumuman) sangat ia apresiasi, namun harus dibarengi dengan pengawasan. Baik dari Satpol PP ataupun instansi lainnya. Hal ini diyakini bisa menekan niat oknum tertenu mencaplok jalur hijau. “Upaya pemerintah untuk menekan alih fungsi lahan sudah ada yaitu dengan pemasangat plang-plang baru. Tapi ke depan plang-plang ini juga harus dijaga. Misalnya Satpol PP pantau, sebagai syok terapi," imbuhnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua KTNA Kecamatan Banjarangkan, Wayan Kariasa. Pihaknya berharap agar DPRD Klungkung bisa mengadopsi program pertanian diluar daerah jika melakukan kujungan keluar daerah. Bahkan sebagai wadah petani, KTN dikatakan siap menjadi kelinci percobaan agar pertanian di Klungkung semakin berkembang. “Kalau bisa kita diajak study banding. Karena saat ini mengembalikan pemikiran petani untuk menggunakan pupuk organik juga sulit. Padahal hal itu potensi lokal yang sangat bagus untuk digunakan,” katanya.

Sementara saat dialog Ketua Komisi II DPRD  Komang Suantara yang didampingi AA Sayang Saputra, Wayan Mastra, dan Wayan Widiana mengatakan akan membawa aspirasi dari pengurus KTNA Klungkung tersebut ke rapat kerja. Bila perlu dia akan mengundang kembali pengurus KTNA ikut rapat kerja dengan dinas terkait sehingga persoalan pertanian di Klungkung dapat terakomodir.  “Soal kunjungan kerja ke luar daerah kita juga akan komunikasikan dengan pak Ketua. Namun kita juga sempat ke Lombok melihat kondisi bibit bawang merah yang unggul disana. Apakah bisa diterapkan disini. Apalagi waktu saya kecil, bawang merah banyak ditanam di Klungkung, tapi sekarang malah hilang,” ujar Suantara.

Ia mengatakan akan mengawinkan program unggulan Pemkab yakni beli mahal jual murah. Apalagi dinilai program tersebut sangat bagus.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Klaim Lahan hingga Bibir Pantai, Desa Adat Sumberkima Babat Mangrove Tanpa Izin

balitribune.co.id | Singaraja - Aktivitas penebangan pohon mangrove serta dugaan reklamasi di kawasan pesisir Banjar Dinas Mandarsari, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, memicu polemik antara pihak Desa Adat dengan masyarakat nelayan setempat.

Baca Selengkapnya icon click

Ringankan Beban Warga Saat Galungan, Desa Tulikup Gelontor "Punia Bawi"

balitribune.co.id I Gianyar - Pemerintah Desa Tulikup Gianyar berupaya meringankan beban warga menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Meski alokasi dana desa (ADD) anjlok, Pemerintah Desa Tulikup tetap bisa memberika punia babi senilai Rp11 juta kepada belasan pura Dang Khayangan dan Kayangan Tiga di wilayah desa setempat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wawali Arya Wibawa Hadiri Upacara Melaspas Wantilan di Pura Dalem Tegeh Gumi

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri Upacara Melspas Wantilan di Pura Dalem Tegeh Gumi, Desa Dauh Puri Kauh bertepatan dengan Anggara Kasih Julungwangi, Selasa (2/6/2026). Upacara tersebut dilaksanakan lantaran proses renovasi bangunan wantilan tuntas dilaksanakan dengan bantuan hibah dari Pemkot Denpasar. 

Baca Selengkapnya icon click

Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Hadiri Pembukaan Bina Posyandu VI Tahun 2026, Perkuat Implementasi Posyandu 6 SPM di Tabanan

balitribune.co.id | Tabanan - Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan Posyandu dengan menghadiri langsung Pembukaan Bina Posyandu Angkatan VI Tahun 2026 di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Bali, Kesiman, Denpasar, Selasa (2/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jeritan Petani Karangasem: Jatah Subsidi Seret, Pupuk Non-Subsidi Tak Terbeli

balitribune.co.id | Amlapura - Kelangkaan pupuk yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai dikeluhkan oleh petani di sebagian besar Subak di Kabupaten Karangasem. Di Subak Susuan, Desa Jasri, Karangasem, beberapa petani mengaku krisis pupuk ini bahkan sudah berlangsung selama hampir tiga musim tanam terakhir.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Kesehatan Ajak Peserta Manfaatkan Berbagai Kemudahan Aplikasi JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai salah satu bentuk implementasi perlindungan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, maka BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan berbagai aplikasi JKN yang menghadirkan kemudahan. Aplikasi tersebut khususnya adalah layanan tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Via WA (Pandawa).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.