BALI TRIBUNE - Adanya pengurangan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Tabanan, membuat sejumlah perwakilan perbekel mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pada Kamis (7/12). Mereka menanyakan penyebab pengurangan dana tersebut. Karena jika terjadi pengurangan maka mempengaruhi Penghasilan Tetap Siltap) perbekel dan perangkat desa serta pembangunan desa.
Pantauan di lapangan, perwakilan perbekel dari masing-masing forum Kecamatan menghadap langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan, Reomi Liestyowati di ruangannya sekitar pukul 10.00 Wita. Hanya saja, percakapan mereka berlangsung tertutup kemudian koordinasi berlangsung sekitar 1,5 jam.
Perwakilan Forum Perbekel Kecamatan Selamadeg Barat, I Wayan Widiarta menyebutkan, kedatangan perwakilan perbekel ini untuk menanyakan pengurangan ADD dan DD 2018. Karena jika terjadi pengurangan dikhawatirkan dana pencapaian pembangunan serta siltap tidak tercapai. "Tujuan kami menanyakan mengapa bisa turun dan meminta solusi atas hal ini," ungkapnya.
Dikatakan, ADD dan DD yang berkurang penyebabnya belum diketahui. Dimana sebelumnya ADD sebesar Rp 104,521 miliar, turun menjadi Rp 83,939 miliar atau turun sekitar Rp 20,581 miliar. Sementara untuk DD dari sebelumnya Rp 106.417 miliar menjadi Rp 102.301 miliar atau turun Rp 4.107 miliar. "Sehingga total pengurangannya mencapai sebesar Rp 24.688 miliar dihitung secara keseluruhan," imbuh Widiarta yang sekaligus Perbekel Desa Antosari ini.
Oleh karena itu, kata Widiarta, dengan pengurangan jumlah anggaran tersebut yang diterima otomatis 30 persen untuk Siltap dan 70 persen untuk pembangunan dikhawatirkan tidak tercapai. Sehingga terjadi pengurangan dana operasional, gaji perbekel dan perangkat desa. "Ini yang menjadi persoalan, usulan kami ya harus dicarikan solusi untuk menutupi anggaran itu entah darimana pun," terangnya.
Selain menanyakan tentang turunnya anggaran ADD dan DD, mereka juga minta agar segera diturunkan Perbub standar harga pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tabanan. Dimana saat ini karena erupsi Gunung Agung harga material meningkat sehingga Perbub tersebut juga bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Ini penting untuk menyusun APBDes 2018, karena APBDes harus sudah final di 31 Desember 2017," beber Widiarta.
Sementara hasil dari koordinasi tersebut Widiarta mengatakan jawaban dari kepala dinas terkait dengan harga barang material yang naik, akan dibuatkan surat edaran ke masing-masing desa. Serta adanya penurunan anggaran tersebut akan dikoordinasikan secepatnya ke Bapelitbang. "Dikatakan juga akan ada rapat perbekel seluruhnya di kantor Bupati Tabanan besok, Jumat (7/12)," tuturnya.
Pengurangan dana ADD dan DD di masing-masing desa juga berbeda-beda. Di Desa Antosari, misalnya terjadi pengurangan sekitar Rp 300 juta. Dimana awalnya mendapat sekitar Rp 1,7 miliar menjadi Rp 1,4 miliar. Jika saja Rp 1,4 miliar tersebut dikalikan 30 Persen untuk Siltap hanya ada dana sekitar Rp 441 juta. Sementara untuk memenuhi Siltap dan tunjangan operasional mencapai Rp 540 juta. "Kalau saya andaikan seperti itu jadinya imbas penurunan anggaran," bebernya.
Hal serupa disampaikan Perbekel Tegalmengkeb, I Dewa Made Widarma. Sesuai dengan list rencana anggaran ADD dan DD untuk tahun 2018 memang ada pengurangan. Dimana awalnya dana yang didapat sekitar Rp 940 juta sementara dilihat dari list rencana menjadi Rp 713 juta. "Total pengurangan sekitar Rp 200 juta," jelas Widarma.
Atas hal tersebut, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Tabanan Roemi Liestyowati belum bisa berkomentar banyak. Hanya saja memang diakui dana ADD dan DD turun tetapi penyebabnya belum diketahui masih akan dikoordinasikan segera ke Bapelitbang. "Yang jelas ADD dan DD memang turun masih akan koordinasi ke Bapelitbang," tandasnya.
