balitribune.co.id | Gubernur Bali, Wayan Koster (Pak Koster), meminta para mahasiswa untuk menjadikan marhaenisme sebagai landasan berpikir kritis, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat di tengah kuatnya pengaruh modernisme. Permintaan tersebut dilontarkan Pak Koster saat ia memberikan sambutan pada acara bedah buku "Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z" karya Rocky Gerung di Auditorium Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar pada tanggal 21 Juli 2026 yang lalu. Menurut Pak Koster, marhaenisme adalah ideologi kerakyatan yang tumbuh dari realitas masyarakat Indonesia. Ideologi tersebut dilahirkan oleh Soekarno (Bung Karno) setelah ia melihat kehidupan seorang petani yang bernama Marhaen yang memiliki alat produksi sendiri tetapi rapuh oleh karena hempasan kapitalisme. Sejak itu Bung Karno kerap menggunakan istilah marhaenisme sebagai simbol perjuangan untuk menghilangkan kapitalisme dari bumi Indonesia. Bagi Bung Karno, sistim kapitalisme telah menghisap dan menindas rakyat kecil.

Dalam konteks Bali masa kini, Pak Koster tampaknya ingin mengambil api marhaenisme dalam membangun Bali, dan karena itu ia mengingatkan para mahasiswa bahwa Bali sangat membutuhkan anak-anak muda yang aktif sebagai subjek di dalam merancang, membangun, dan merawat masa depan Bali dengan tetap berpijak pada kearifan lokal yang menjadi identitas Bali yang otentik. Pak Koster mengimpikan masa depan Bali dengan otentisitas Bali sebagai titik tolaknya kendati berada dalam situasi moderen. Para mahasiswa diharapkan berpikir kritis demi menyambungkan marhaenisme dengan situasi Bali yang sedang berhadapan dengan modernisme agar tak tergerus dan kehilangan indentitasnya. Dalam pemikiran Pak Koster, pembangunan Bali saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga berorientasi pada pembangunan nilai, budaya, dan moralitas demi menjaga harmoni dan keberlanjutan peradaban Bali yang otentik di masa depan. Dewasa ini, pembangunan Bali sering diukur dari infrastruktur yang bagus dan angka pertumbuhan yang tinggi. Tetapi seringkali pembangunan model yang demikian meninggalkan pertanyaan besar, bagaimana masa depan peradaban Bali yang adiluhung itu?

Demi menjawab pertanyaan yang krusial di atas, Pak Koster mencoba membawa api marhaenisme ke dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Secara singkat dapat kita katakan bahwa inti marhaenisme adalah tiga hal, yakni berdaulat di sektor politik, berdikari di sektor ekonomi, dan berkepribadian di sektor budaya. Di luar ketiga aspek inti itu, marhaenisme juga memuat jiwa gotong royong dan keberpihakan mutlak pada wong cilik. Jiwa gotong royong dan keberpihakan inilah yang mencerminkan kehadiran negara untuk kepentingan  yang paling lemah. Sementara visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali berisi enam pilar, yakni pangan-sandang-papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, adat-agama-budaya, infrastruktur-tata kelola, dan kelestarian alam berbasis Tri Hita Karana. Kerangkanya adalah bahwa Bali harus maju, tetapi dengan cara Bali, yakni Bali yang tidak kehilangan jati dirinya di tengah modernisme.

Hemat kita, Pak Koster menjadikan marhaenisme sebagai "api" dalam praksis visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Pertama, keberpihakan ekonomi, marhaenisme menuntut ekonomi dari bawah, visi Nangun Sat Kerthi menjawab lewat, misalnya, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah. Ketika ada tekanan alih fungsi lahan, jawabannya bukan menyerah pada investor, tapi melindungi sawah karena itu alat produksi krama Bali. Kedua, berdikari, marhaenisme anti ketergantungan, visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menerjemahkannya lewat quality tourism, artinya Bali tidak mengejar kuantitas turis murah yang merusak, tapi kualitas yang menghargai budaya dengan tujuan agar devisa tidak hanya dinikmati korporasi besar, tapi juga dapat menjamin masa depan peradaban Bali. Ketiga, kepribadian budaya, marhaenisme menolak jadi bangsa yang kehilangan jati diri, visi Nangun Sat Kerthi memasang pagar lewat pilar adat, agama, dan tradisi yang kuat. Sebagai ilustrasi, aturan berpakaian di pura, pelestarian upacara, dan penguatan desa adat adalah bentuk perlawanan agar Bali tidak hanya jadi taman hiburan semata. Dan keempat, gotong royong, marhaenisme percaya kekuatan kolektif, visi Nangun Sat Kerthi menghidupkannya lewat banjar dan desa adat. Jiwa ngerombo, misalnya, diimplementasikan secara nyata dalam pembangunan di Bali.

Akhirnya, visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali tanpa dimuat api marhaenisme bisa menjadi visi pembangunan yang elitis. Demikian pula, marhaenisme tanpa visi Nangun Sat Kerthi bisa jadi wacana tanpa pijakan lokal. Tentu saja Bali butuh keduanya, butuh visi yang mengakar pada budaya, dan semangat yang berpihak pada rakyat. Pak Koster tampaknya berhasil memadukan keduanya. Pak Koster menjadikan api marhaenisme dalam visi yang ia majukan sebagai pengingat bahwa pembangunan yang benar adalah ketika petani di Jatiluwih, penenun di Sidemen, dan pemuda di banjar bisa hidup layak, bermartabat, dan tetap menjadi orang Bali di tanahnya sendiri. Itulah kedaulatan sebuah peradaban yang sesungguhnya. Wallahu a'alamu bish-shawab.

Tabanan, 2 Agustus 2026