balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai industri jasa keuangan (IJK) di Provinsi Bali posisi April 2024 tetap solid dan terjaga stabil didukung oleh permodalan yang kuat, kondisi likuiditas stabil, dan profil risiko terjaga. Data sektor perbankan Provinsi Bali posisi April 2024 menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari periode sebelumnya.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu dalam siaran persnya, Kamis (27/6) menyatakan, penyaluran kredit mencapai Rp106,34 triliun atau tumbuh 6,65 persen yoy (year on year) lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,27 persen yoy (Maret 2024: 6,52 persen yoy). Penyaluran kredit bank umum di Bali sebesar Rp93,69 triliun atau tumbuh 7,42 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan posisi April 2023 yang sebesar 3,25 persen yoy.
Sementara itu, penyaluran kredit BPR posisi April 2024 mencapai Rp12,65 triliun atau tumbuh 1,33 persen yoy, lebih rendah dibandingkan posisi April 2023 yang sebesar 3,40 persen yoy. '"Hal ini disebabkan karena pada 4 April 2024, OJK telah mencabut izin usaha dari PT BPR Bali Artha Anugrah sehingga menyebabkan penurunan baki debet penyaluran kredit BPR di Bali," ungkapnya.
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar Rp4,90 triliun atau tumbuh 18,64 persen yoy (April 2023: 4,49 persen yoy). Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali.
Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha (konsumtif) sebesar 34,18 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 29,94 persen. Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor perdagangan besar dan eceran yang bertambah sebesar Rp1,52 triliun (tumbuh 5,02 persen yoy) serta sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,50 triliun (tumbuh 4,32 persen yoy). Berdasarkan kategori debitur, sebesar 53,15 persen kredit di Bali disalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pertumbuhan sebesar 8,47 persen yoy (April 2023: 4,94 persen yoy).
Lebih lanjut Kristrianti Puji Rahayu memaparkan, penghimpunan DPK mencapai Rp176,57 triliun dan melanjutkan catatan double digit growth yaitu 19,14 persen yoy, walaupun tumbuh melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,84 persen yoy. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan April 2023 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp16,17 triliun.
Ia mengungkapkan, kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga yang tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,25 persen, walaupun sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi Maret 2024 yang sebesar 3,12 persen. Sementara itu NPL net berada di posisi 2,10 persen, juga lebih tinggi dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,77 persen. Meningkatnya rasio NPL pada posisi April 2024 dipengaruhi oleh berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. "Namun demikian, peningkatan rasio NPL tersebut berada dalam batas yang terkendali," ujarnya.
Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 16,01 persen dari sebelumnya 29,39 persen pada April 2023 (Maret 2024: 17,73 persen). OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.
Sementara itu, jumlah investor pasar modal wilayah Bali masih tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai double digit dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Pada April 2024, jumlah investor saham di Bali sebanyak 125.407 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 26,01 persen yoy. Demikian juga dengan jumlah investor reksa dana dan SBN yang masing-masing tumbuh sebesar 27,32 persen yoy dan 25,71 persen yoy.
Nilai kepemilikan saham di Bali mencapai Rp4,76 triliun atau tumbuh 3,40 persen yoy melandai dibandingkan April 2023 yang sebesar 10,97 persen yoy. Sementara itu, nilai transaksi saham sebesar Rp1,78 triliun atau tumbuh 32,12 persen yoy, membaik dibandingkan posisi April 2023 yang terkontraksi sebesar -63,45 persen.
