balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mendorong pemerintah pusat ikut memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Kebutuhan tersebut terutama untuk menangani kemacetan dan memperkuat konektivitas kawasan pariwisata yang menjadi penopang utama perekonomian Bali. Dorongan itu disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026).

Adi Arnawa mengungkapkan, Badung saat ini tengah membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan kebutuhan pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk menangani titik-titik kemacetan sekaligus membuka dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali,” ujar Adi Arnawa.

Menurutnya, beban infrastruktur Badung terus meningkat seiring tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata. Karena itu, pembangunan jalan dan infrastruktur konektivitas membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan kemampuan APBD. Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembiayaan proyek infrastruktur strategis daerah. Dukungan tersebut, kata dia, dapat berupa kebijakan pembiayaan maupun fasilitasi terhadap proyek yang memiliki keterkaitan dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata.

“Kami berharap dukungan tersebut tidak semata berupa tambahan transfer, tetapi juga kebijakan dan fasilitasi pembiayaan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie menyampaikan bahwa masukan pemerintah daerah menjadi bagian dari bahan evaluasi Banggar dalam melihat kebijakan transfer ke daerah serta kebutuhan pembangunan. Dalam pembahasan tersebut, infrastruktur dan konektivitas menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian. Banggar juga menyoroti kebutuhan belanja daerah yang produktif agar anggaran memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Bagi Badung, dukungan pembiayaan infrastruktur menjadi penting karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penambahan jalan, tetapi juga upaya mengatasi bottleneck lalu lintas dan menjaga konektivitas kawasan pariwisata. Dengan kebutuhan proyek sekitar Rp2,8 triliun, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan percepatan pembangunan tersebut.