BALI TRIBUNE - Puluhan proyek fisik Pemkab Badung tahun 2018 molor. Terbukti, sampai awal tahun 2019 proyek-proyek yang didanai APBD Badung tahun 2018 tersebut belum selesai dan masih proses pengerjaan.
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi APBD Badung tahun 2018 yang digelar di Puspem Badung, Selasa (7/1). Rapat evaluasi dipimpin langsung Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa. Hadir seluruh pimpinan OPD di lingkup Badung. Dari hasil evaluasi proyek yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung yang paling banyak belum tuntas. Molornya penyelesaian proyek tahun 2018 ini disebut-sebut lantaran Pemkab Badung tidak mampu bayar pelunasi proyek akibat defisit anggaran, sehingga sebagai kompensasi rekanan juga meminta tambahan waktu sampai awal 2019.
Total ada sebanyak 26 proyek yang proses penyelesaiannya mundur dari target awal.
Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, IGA Arinda Trisnawati menjelaskan, proyek yang molor tidak langsung dikenakan denda. Pasalnya, pemerintah juga belum bisa melunasi pembayaran proyek.
“Iya, ada beberapa proyek belum selesai. Diantaranya kita kenakan denda dan ada yang tidak (tidak kena denda, red) tapi diberi perpanjangan waktu,” ujarnya dikonfirmasi, Senin (7/1).
Sayangnya Arinda enggan membeberkan proyek-proyek mana saja yang belum kelar dengan dalih tidak pegang data. Namun, kata dia yang pasti puluhan proyek molor tersebut terdiri dari 8 proyek diperpanjang dan 18 proyek yang dikenakan denda. “Total delapan proyek diperpanjang dan 18 proyek didenda," tegas Arinda.
Disinggung penyebab molornya proyek-proyek ini, Arinda menyebut masing-masing proyek memiliki penyebab yang beragam. Mulai dari kendala-kendala yang ditimbul dilapangan, seperti ada perubahan dan penambahan pekerjaan. "Yang diberikan perpanjangan itu, karena ada beberapa yang pengerjaanya kami tunda. Seperti misalnya kemarin ada IMF, kan memang tidak diizinkan untuk bekerja. Seperti yang di Mumbul. Kemudian ada kendala di lapangan seperti perubahan maupun penambahan disign," terangnya.
Masalah lain yang juga diberikan toleransi adalah yang terkendala masalah pembayaran. Proyek yang ditunda pembayarannya akibat defisit anggaran juga kelonggaran waktu sampai batas waktu yang ditentukan. “Iya, ada diberikan kompensasi karena itu (ditunda pembayarannya, red).
Itu namanya peristiwa kompensasi namanya," kata Arinda.
Pihaknya pun menarget proyek yang molor ini harus tuntas paling lambat Febuari-Maret. "Baik yang denda maupun yang kami berikan perpanjangan waktu harus selesai akhir Februari atau awal Maret 2019,” tukasnya.
