BALI TRIBUNE - Mendorong peningkatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Forum Konsultasi Pelayanan Publik, Rabu (4/10) di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung. Forum Konsultasi yang berlangsung sehari ini dibuka Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, serta dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Ida Kade Oka Mahendra dan narasumber dari Universitas Udayana Dr. Putu Saroyini, SE,MM,Ak.
Asisten Administrasi Umum Setda Badung, Cok Raka Darmawan yang juga selaku ketua panitia melaporkan, kegiatan ini untuk menindaklanjuti surat edaran Menpan RB RI No. 56 tahun 2017 tentang pembentukan forum konsultasi pelayanan publik. “Kegiatan ini juga sebagai media dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas,”ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini juga bertujuan sebagai media dialog dalam rangka mengkomunikasikan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan aspirasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.” Forum konsultasi pelayanan publik diikuti 155 peserta dari perangkat daerah, pemerintahan desa dan kelurahan se-Badung. Narasumber dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana yang akan menyampaikan materi dengan topik Menuju pelayanan publik berkualitas prima,”terangnya.
Sekda Adi Arnawa dalam sambutannya menekankan, pembangunan fisik di Kabupaten Badung dalam peningkatan aksesibilitas, kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Badung bersama segenap lapisan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2016 dengan hasil baik serta penghargaan kategori A dari Kemenpan RB untuk RSUD dan BPPT (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) serta kabupaten terbaik tingkat kepatuhan pelayanan publik tahun 2016, dari ORI Pusat.
Dijelaskan, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, namun perlu diimbangi peningkatan etos kerja, kualitas dan kompetensi SDM aparatur serta adanya inovasi dalam pelayanan publik. Untuk itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah melalui pembinaan pelayanan publik bekerjasama dengan ORI Perwakilan Bali dan Unud terkait tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dan pemerintahan desa terhadap UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik serta mendorong inovasi melalui program "one agency one inovation" dalam pelayanan publik.
"Kami menyambut baik pelaksanaan forum konsultasi pelayanan publik yang baru pertama kali dilaksanakan ini. Hal ini sebagai tindaklanjut dari edaran Menpan RB bahwa setiap tahun pemerintah daerah wajib melaksanakan forum konsultasi pelayanan publik sebagai media untuk berdiskusi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan, Pemerintah Kabupaten melaksanakan Forum Konsultasi Pelayanan publik dalam rangka mesinergikan, menyambungkan komunikasi antar perangkat daerah termasuk sampai perangkat desa untuk kepastian dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Badung. Dari kegiatan ini dapat mewujudkan suatu sistem pelayanan publik yang prima, cepat, dekat dengan masyarakat, mudah prosedurnya dan tanpa ada bayaran.
