Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bahas LKPJ Bupati Badung, Komisi IV Gelar Raker dengan Diskes, Disdikpora dan Disbud Badung

raker DPRD Badung
Bali Tribune / RAKER - Komisi IV DPRD Badung saat raker dengan Diskes, Disdikpora dan Disbud Badung, Senin (28/4).


balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan tiga OPD di lingkungan Pemkab Badung, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung bertempat di Kantor Bupati Badung, Senin (28/4).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV I Made Suwardana tersebut secara khusus membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Badung TA 2024. Nampak hadir anggota DPRD I Putu Parwata, I Nyoman Dirga Yusa, Made Sudana dan Ni Luh Sekarini.

Sementara tiga pimpinan OPD yang hadir adalah Sekretaris Diskes dr Raka Setiawati,  Kadisdikpora I Gusti Made Dwipayana dan Kadisbud Badung I Gede Eka Sudarwitha.

Suwardana dalam kesempatan itu mewanti-wanti program organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Badung agar linear dengan program dan janji politik bupati dan wakil bupati Badung.

Politisi asal Kelurahan Kapal ini juga mengingatkan agar ada komunikasi dan sinergi dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh OPD. 

"Kami minta agar OPD dalam membuat program dan kebijakan sejalan dengan janji politik bupati dan wakil Bupati Badung terpilih. Tidak boleh OPD membuat program sendiri-sendiri. Harus sinergi," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Putu Parwata. Menurutnya Diskes, Disdikpora dan Disbud merupakan tiga OPD yang memiliki peran penting dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap apa-apa yang menjadi kendala di OPD ini disampaikan langsung ke DPRD Badung untuk diperjuangkan.

"Kesehatan dan pendidikan adalah pelayanan dasar. Jadi, kita evaluasi apa yang kurang dan kita benahi bersama. Seperti masalah kesehatan dan pendidikan," kata Parwata 

Khusus masalah kesehatan, politisi PDIP asal Dalung ini miminta agar dua rumah sakit (RS) yang sudah ada seperti RS Suwiti di Pelaga dan RS Giri Asih di Abiansemal segera difungsikan.

"Untuk Diskes harapan kami dua RS itu segera bisa beroperasi. Selama ini apa kendalanya," tanya dia.

Kemudian, Dirga Yusa meminta Disdikpora supaya mempersiapkan secara matang penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Badung. Pihaknya meminta supaya tidak ada lagi siswa yang kesulitan mencari sekolah.

"Untuk Disdikpora kami minta penerimaan siswa baru dipersiapkan dengan baik. Manfaatkan sistem digital. Jangan sampai seperti tahun -tahun lalu, orang tua siswa kuat-kuatan mencari beking DPR," kata Dirga Yusa.

Menanggapi hal itu, dr Raka Setiawati menjelaskan bahwa program milik Diskes telah dirancang sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih, seperti soal homecare.

"Khusus untuk dua RS yaitu RS Suwiti dan RS Giri Asih belum berfungsi karena memang ada sejumlah kendala," ungkapnya.

Kendala belum beroperasinya dua RS ini karena belum adanya struktur organisasi, dan SDM di rumah sakit tersebut. Pihaknya pun berharap secepatnya bupati menunjuk direktur untuk kedua RS tersebut.

"Untuk mengoperasikan dua rumah sakit tersebut sudah dibentuk tim. Nah, tim sekarang sedang bekerja. Harapan kami saat Ulang Tahun Kota Mangupura sudah bisa beroperasi," katanya.

Sementara terkait PPDB, Kadisdikpora I Gusti Made Dwipayana menegaskan bahwa penerimaan siswa baru tahun ini sangat ketat. "Untuk penerimaan siswa baru sudah jelas aturannya. Dan diawasi pusat, tidak bisa lagi main-main. Dan kami perlu kami sampaikan bahwa daya tampung sekolah kita di Badung sangat cukup," tukasnya.

wartawan
ANA
Category

Buleleng Bentuk Satgas BBM, Sutjidra Desak Pertamina Prioritaskan Pasokan

balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak ingin persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berlarut-larut tanpa kepastian. Di tengah pasokan yang masih jauh dari kebutuhan normal, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM untuk mengawasi distribusi sekaligus mendesak Pertamina memenuhi kebutuhan daerah.

Baca Selengkapnya icon click

BBM Langka, Operasional Kapal di Pelabuhan Sanur Terhambat

balitribune.co.id | Denpasar - Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi selama ini, berdampak terhadap aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sanur, Denpasar. Selain menghambat operasional kapal, juga memicu penurunan jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang hingga diperkirakan mencapai 5–10 persen, Minggu (18/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kawal Agenda Dunia ICANN87 di Nusa Dua, Kapolda Bali Perkuat Pemantauan Command Center

balitribune.co.id | Mangupura - Menjaga keamanan dan kenyamanan para delegasi yang hadir di Pulau Dewata menjadi perhatian utama Polda Bali. Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. bersama Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., M.S.I. dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Bali, mengecek langsung Command Center Polda Bali di kawasan ITDC Nusa Dua, Sabtu (17/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Usut Penyalahgunaan BBM Subsidi, Polda Bali Amankan 21 Pelaku

balitribune.co.id | Denpasar - Kepolisian Daerah (Polda) Bali menindak tegas aksi penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Bali. Langkah ini merespons kelangkaan serta antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak pertengahan Oktober 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Antrean dan Kecurangan BBM, Gubernur Koster Minta Bupati/Wali Kota Se-Bali Bentuk Satgas SPBU

balitribune.co.id | Denpasar - Guna menjaga penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat, mengantisipasi terjadinya antrean panjang, dan praktik rekayasa oknum tertentu dalam pengisian BBM di Stasiun.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Terapkan Bisnis Rendah Emisi, Perhotelan di Sanur Komit Mendorong Dekarbonisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026 telah menentapkan Sanur sebagai salah satu Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Bali. Penetapan ini menjadi komitmen bersama untuk menjadikan ekosistem kawasan lebih berkelanjutan dan rendah emisi, salah satunya dengan mendorong industri pariwisata hijau. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.