Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Bukan Tanah Tanpa Hukum

penulis
Bali Tribune / Drs. I Nengah Suardhana, M.Pd.

balitribune.co.id | Saatnya Tegas Menertibkan Perilaku dan Bisnis Orang Asing. Bali dikenal dunia karena keramahan masyarakatnya, keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan kehidupan masyarakatnya yang menjunjung tinggi toleransi. Pintu Bali selalu terbuka bagi wisatawan, investor, dan masyarakat internasional yang ingin berkunjung, bekerja, maupun berusaha sesuai ketentuan hukum Indonesia. Namun, keterbukaan tersebut jangan sampai disalahartikan sebagai kebebasan untuk bertindak semaunya. Bali bukan tanah tanpa hukum!

Belakangan ini, semakin banyak keluhan masyarakat mengenai perilaku sebagian orang asing yang dinilai telah melewati batas kewajaran. Di jalan raya, ada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ada pula pengendara yang mengabaikan keselamatan dengan membonceng tiga orang tanpa perlengkapan keselamatan yang semestinya. Tidak sedikit pula yang berkendara tanpa memperhatikan kepantasan berpakaian dan etika di ruang publik.

Pertanyaannya, apakah aturan lalu lintas di Bali hanya berlaku bagi masyarakat lokal? Mengapa pelanggaran yang dilakukan orang asing seolah-olah masih dapat ditemukan berulang kali? Apakah pengawasan sudah berjalan efektif? Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa warga asing memiliki perlakuan khusus di hadapan hukum.

Trotoar bukan jalur sepeda motor. Jalan raya bukan arena untuk menunjukkan keangkuhan. Helm bukan sekadar formalitas, melainkan perlindungan nyawa. Setiap orang yang berkendara di Bali wajib tunduk pada aturan yang sama, tanpa memandang kewarganegaraan, kekayaan, ataupun status sosialnya.

Bali Bukan Lahan Bebas untuk Berbisnis. Persoalan tidak berhenti pada perilaku di jalan raya. Masyarakat juga semakin mempertanyakan aktivitas sebagian orang asing yang diduga menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Mulai dari penyewaan sepeda motor, percaloan atau perantaraan transaksi tanah, hingga berbagai aktivitas bisnis yang perlu diperiksa legalitas dan kesesuaiannya dengan aturan investasi di Indonesia.

Bahkan, muncul pula pertanyaan mengenai keberadaan media cetak atau penerbitan berbahasa asing yang beroperasi di Bali. Semua kegiatan tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kewarganegaraan pelakunya. Kita perlu membedakan secara tegas antara investor asing yang menjalankan usaha secara legal, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, dan menghormati masyarakat lokal dengan oknum yang memanfaatkan kelemahan pengawasan untuk memperoleh keuntungan.

Bali bukan wilayah tanpa pemilik kepentingan. Ada masyarakat lokal yang hidup dari pariwisata, ada UMKM yang berjuang mempertahankan usahanya, ada pekerja pariwisata yang menggantungkan masa depannya pada industri ini, dan ada generasi muda Bali yang membutuhkan kesempatan ekonomi di tanah kelahirannya sendiri. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton ketika berbagai peluang ekonomi dikuasai oleh praktik usaha yang tidak sehat atau tidak sesuai aturan.

Di Mana Ketegasan Aparat? Kita patut memberikan apresiasi kepada aparat yang telah melakukan penertiban dan tindakan keimigrasian terhadap warga asing yang terbukti melanggar ketentuan. Namun, tindakan tersebut tidak boleh hanya bersifat sesaat atau menunggu persoalan menjadi viral di media sosial.

Kepolisian harus hadir secara konsisten di lapangan. Pelanggaran lalu lintas, penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor, pengendaraan tanpa helm, serta tindakan yang membahayakan pengguna jalan harus ditindak tanpa pandang bulu. Pemerintah daerah melalui Satpol PP harus memperkuat pengawasan terhadap ketertiban umum. Dinas perizinan, instansi ketenagakerjaan, perpajakan, pertanahan, dan Imigrasi perlu berkoordinasi memeriksa kegiatan usaha orang asing sesuai kewenangan masing-masing.

Jika ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Jika izin usaha tidak sesuai, periksa dan tindak. Jika terjadi pelanggaran keimigrasian, proses sesuai aturan. Jika ada tindakan kriminal atau kekerasan, tegakkan hukum tanpa kompromi. Jangan menunggu masyarakat marah, jangan menunggu korban berjatuhan, dan jangan menunggu persoalan menjadi berita internasional baru kemudian bertindak.

Lima Langkah Tegas untuk Menjaga Bali. Pemerintah Provinsi Bali bersama kepolisian dan instansi terkait perlu segera mengambil langkah nyata: 1) Operasi tertib lalu lintas secara konsisten. Menindak pengendara asing maupun lokal yang tidak menggunakan helm, melanggar aturan, menggunakan trotoar, berkendara secara ugal-ugalan, atau membahayakan pengguna jalan lainnya; 2) Audit legalitas usaha orang asing. Memeriksa izin usaha, kegiatan penyewaan kendaraan, perantara transaksi tanah, investasi, perpajakan, dan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan; 3) Pengawasan keimigrasian yang lebih kuat. Memastikan kesesuaian kegiatan warga asing dengan visa, izin tinggal, serta ketentuan hukum yang berlaku; 4) Perlindungan ekonomi masyarakat lokal. Mencegah praktik usaha ilegal, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan izin yang merugikan UMKM serta pelaku usaha lokal; 5) Membangun kanal pengaduan masyarakat. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, cepat, transparan, dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

Keramahan Bali Jangan Dianggap Kelemahan. Bali tidak boleh kehilangan kewibawaannya di hadapan siapa pun. Masyarakat Bali selama ini dikenal santun, ramah, dan terbuka terhadap perbedaan. Namun, keramahan bukan berarti harus diam ketika aturan dilanggar. Toleransi bukan berarti membiarkan kesewenang-wenangan. Menghormati orang asing bukan berarti mengorbankan hak masyarakat sendiri.

Kita ingin pariwisata Bali tumbuh berkualitas, bukan sekadar mengejar jumlah kunjungan. Kita ingin investasi yang sehat, bukan kegiatan usaha yang mengabaikan hukum. Kita ingin wisatawan yang menghormati budaya lokal, bukan mereka yang merasa lebih berkuasa daripada masyarakat setempat.

Kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, para bupati dan wali kota, serta seluruh aparat penegak hukum, inilah saatnya menunjukkan keberanian dan ketegasan. Jangan hanya hadir ketika ada persoalan besar. Hadirlah setiap hari melalui pengawasan, penegakan aturan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Bali terbuka bagi dunia, tetapi bukan untuk kesewenang-wenangan. Siapa pun yang datang ke Bali wajib menghormati hukum Indonesia, budaya Bali, dan masyarakatnya. BALI BUKAN TANAH TANPA HUKUM. Hormati Bali, patuhi hukum, dan jadilah tamu yang bermartabat! 

wartawan
RED
Category

Kunci Sukses Bisnis Towing: Kepercayaan dan Kecepatan

balitribune.co.id I Denpasar - Bisnis towing atau derek menjadi peluang di zaman mobilisasi seperti saat ini. Paasalnya, tidak banyak orang yang melirik usaha towing. Seperti diakui salah seorang pelaku bisnis derek, I.B. Adhi Sari Putra memilih menekuni bisnis yang identik dengan situasi darurat ini.

Baca Selengkapnya icon click

Pangdam Pastikan Negara Hadir untuk Korban Gempa Manggarai

balitribune.co.id I Manggarai - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto turun langsung meninjau lokasi pengungsian korban gempa di Lapangan Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/8/2026). 

Didampingi Ketua Persit KCK Daerah IX/Udayana Ny. Indah Piek Budyakto, Pangdam memastikan kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan paket sembako.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Peringati Hari Bermain Sedunia, Cakrawala Ajak Siswa Bermain Permainan Tradisional

balitribune.co.id I Denpasar - Panitia CAKRAWALA yang merupakan Duta Anak Kota Denpasar 2026, menjadi Komisi Partisipasi untuk menghadirkan kegiatan Ceria Anak dalam Kreasi dan Warisan Lestari Nusantara. Untuk memperingati Hari Bermain Sedunia, menggelar kegiatan permainan Tradisional Kreasi bagi anak-anak sekolah, Rabu (19/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Raih Dua Penghargaan Bidang Hukum Tahun 2026

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar kembali menorehkan prestasi di bidang hukum dengan meraih dua penghargaan pada tahun 2026. Kota Denpasar berhasil meraih Peringkat I Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Tahun 2026 tingkat Provinsi Bali, serta Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026. Kedua capaian tersebut memperoleh nilai sempurna 100 dengan predikat AA Istimewa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Rayakan Satu Dekade, Menjangan Dynasty Resort Salurkan CSR untuk Warga Pejarakan

balitribune.co.id | Singaraja - Memasuki usia satu dekade di industri hospitality, Menjangan Dynasty Resort menegaskan komitmen sosialnya bagi masyarakat sekitar. Mengusung tema "Satu Dekade – Berkelanjutan Membangun Ekonomi Desa", resort ini menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 180 paket sembako dan alat kesehatan kepada warga yang membutuhkan di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Raperda Pelestarian Seni dan Budaya, Ditarget Tuntas Dua Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja penyerapan aspirasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Dewan tentang Pelestarian Seni dan Budaya di Ruang Madya Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis (20/8/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.