balitribune.co.id | Mangupura - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung kembali menggelar rapat kerja (raker) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Selasa (12/11). Setelah sehari sebelumnya membahas potensi-potensi yang bisa memaksimalkan pendapatan daerah tahun 2025, raker kali ini fokus membahas soal belanja daerah dalam Rancangan APBD 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua II I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri Anggota DPRD Badung. Sedangkan dari eksekutif, hadir Ketua TAPD yang juga sekaligus Pj Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba didampingi pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.
Dalam rapat tersebut terungkap berbagai belanja mulai dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, pembangunan infrastruktur, penataan pantai dan destinasi pariwisata, renovasi gedung, program Badung terang, utilitas terpadu, dan lain-lain. Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti mengungkapkan, rapat Banggar DPRD dan TAPD Badung pada hari kedua memfokuskan pembahasan mengenai belanja dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai belanja apa saja yang akan dieksekusi tahun 2025.
“Hari ini khusus kita membahas mengenai belanja. Sudah banyak sekali teman-teman tadi mengusulkan, mempertanyakan, dan mendalami lagi RAPBD 2025. Saya kira semuanya positif, dan apa yang dipertanyakan itu sudah sangat jelas sekali jawabannya.,” ujarnya.
Dalam raker tersebut, Anom Gumanti pun ikut menyampaikan sejumlah usulan. Pertama, dia mengusulkan untuk utilitas terpadu agar memungkinkan hanya ada satu tiang yang berdiri, untuk mengurangi kesemrawutan kabel. Pihaknya berharap Pemkab Badung bisa berinovasi untuk menangani hal tersebut.
“Masalah kabel-kabel semrawut ini, kadang-kadang kami sering mendapatkan pecut dari masyarakat. Pikiran saya, bisakah kita buatkan satu kabel untuk bersama? Kalau memang butuh regulasi sebagai penguat, ayo kita buatkan regulasinya dan tentu seizin pemerintah pusat juga. Kalau bisa satu tiang untuk bersama, alangkah indahnya. Ketimbang tiang yang banyak saat ini, sangat mengganggu sekali,” jelas politisi PDIP asal Kuta tersebut.
Sedangkan usulan kedua mengenai program LPJ (Lampu Penerangan Jalan). Menurutnya, program LPJ sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama menjadi vital di daerah pariwisata. Anom Gumanti menilai, program LPJ harus dikelola dengan baik. “Ini ke depan kalau tidak ada sistem yang bisa mampu meng-organize semua itu, saya kira kita akan selalu telat, telat, telat. Dalam arti telat memperbaiki, telat memasang, dan sebagainya. Harapan saya, apakah bisa ini dikerjasamakan? Mudah-mudahan dalam regulasi bisa dimungkinkan dengan pihak ketiga. Karena kita minta ‘terang’nya,” kata Anom.
