Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Banggar DPRD Tabanan Sentil TAPD Agar Bikin Target PAD Realistis

Rapat Kerja
Bali Tribune / RAPAT KERJA - Ketua DPRD Tabanan sekaligus Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, saat memimpin rapat kerja bersama TAPD membahas Rancangan APBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menyentil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membuat target pendapatan dalam APBD 2027 lebih realistis.

Sentilan tersebut muncul lantaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951 miliar lebih dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dinilai terlalu optimistis.

Bahkan, Banggar khawatir target itu berisiko menjadi angka semu yang hanya dipasang demi mengimbangi besarnya belanja.

Sorotan ini disampaikan Ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, dalam rapat kerja bersama TPAD yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).

Banggar meminta agar proyeksi pendapatan daerah diselaraskan dengan kemampuan keuangan riil. Terlebih, target PAD 2026 sebesar Rp 927 miliar lebih belum terealisasi secara maksimal hingga mendekati akhir tahun.

Arnawa menyentil kebiasaan penyusunan rencana belanja daerah yang terlampau boros di awal namun berujung kendala penundaan kegiatan di akhir tahun.

Ia mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar bersikap jujur dan terukur dalam merancang kemampuan anggaran.

"Harus jujur kepada pimpinan. Kalau memang dananya segitu, sampaikan segitu. Jangan bilang bisa, tetapi dananya tidak ada. Akhirnya ribut menjelang akhir tahun," tegas Arnawa.

Arnawa mengingatkan ketimpangan antara perencanaan belanja dan realisasi pendapatan yang berulang setiap tahun akan menyulitkan posisi keuangan daerah saat terjadi defisit. "Dimana cari kalau kekurangan, selalu setiap tahun seperti ini," sergahnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Banggar, I Wayan Sudiana. Ia menegaskan penyusunan APBD murni semestinya mencerminkan potensi riil daerah tanpa memaksakan angka.

Politisi PDIP yang akrab disapa Gading ini meminta eksekutif berani merestrukturisasi target penerimaan jika potensi di lapangan belum mendukung. "Kalau belum didukung, turunkan pendapatan tahun 2027. Jangan sampai nilai pendapatan hanya semu untuk mengikuti belanja. Tolong buat APBD murni, tidak usah sok kaya," tegas Gading.

Ia meyakini target pendapatan yang tidak realistis akan berdampak buruk pada eksekusi program pembangunan masyarakat. Menurutnya, ketidakcapaian target penerimaan berpotensi mengganggu kegiatan yang telah diprogramkan serta memicu praduga di publik. "Jangan sampai karena ada tidak tercapai adanya praduga. Buat yang realistis saja," ujarnya.

Kritik senada dilontarkan anggota Banggar I Wayan Lara yang mempertanyakan dasar kalkulasi penetapan PAD 2027. Ia menguraikan bahwa asumsi pendapatan tahun mendatang seharusnya bertumpu pada capaian riil tahun berjalan agar tidak sebatas menjadi angka di atas kertas. "Jangan sampai terus terjadi setiap tahun begini. Pasang PAD tinggi, tapi tidak terealiasi. Ini sama dengan bohong," kata Lara.

Menanggapi cecaran Banggar, Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, membantah tuduhan bahwa perencanaan belanja daerah dilakukan secara kebablasan.

Ia menerangkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada agar target PAD yang dipasang dapat tercapai. "Kalau target tercapai, tentu belanja bisa dicapai. Mudah-mudahan bisa terealisasi. Ini menjadi acuan asumsi pendapatan. Kalau kita tidak bisa mengacu pada target, penyusunan belanja juga bagaimana," ujar Susila.

Susila menegaskan, angka pendapatan maupun alokasi belanja dalam RAPBD 2027 belum bersifat final karena masih dalam tahap pembahasan rapat dewan. "Kita lihat nanti, apakah bisa diturunkan. Ini kan masih belum ketok palu, masih ada pembahasan," tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

DPRD Buleleng Desak Penataan Kota Terintegrasi, Reklame Bodong Bakal Dibongkar

balitribune.co.id | Singaraja - Penataan wajah Kota Singaraja tak boleh berhenti pada pembangunan trotoar dan drainase. Penataan pedagang, penertiban reklame tanpa izin, hingga perencanaan kawasan dari pusat kota menuju pelabuhan harus berjalan dalam satu konsep yang jelas. Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa (13/10/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Badung Tegaskan Pelayanan Perizinan Harus Mudah, Cepat, dan Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, menginstruksikan integrasi penuh seluruh sistem perizinan ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi agar masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu lagi mendatangi banyak instansi secara terpisah.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Conde Nast Traveler Nobatkan Desa Penglipuran Sebagai Kawasan Terindah di Dunia

balitribune.co.id | Bangli - Desa Wisata Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli,  masuk daftar "The 53 Most Beautiful Small Twons in the World" atau sebagai salah satu dari 53 Kota Kecil Paling Indah di dunia tahun 2026 versi majalah Conde Nast Traveler. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Antrean BBM, Polres Klungkung Turunkan Personel Amankan SPBU

balitribune.co.id | Semarapura - Personel Polres Klungkung melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah hukum Polres Klungkung, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap antrean kendaraan masyarakat yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM).

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Karangasem Meluncurkan Aplikasi SIGUMI Perkuat Mitigasi Bencana dan Wisata Aman

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem terus mendorong inovasi dalam penanggulangan bencana melalui peluncuran aplikasi SIGUMI (Sistem Informasi Mitigasi Gunung Berapi Inklusif untuk Pariwisata Berkelanjutan), Senin (12/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.