Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Banggar DPRD Tabanan Sentil TAPD Agar Bikin Target PAD Realistis

Rapat Kerja
Bali Tribune / RAPAT KERJA - Ketua DPRD Tabanan sekaligus Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, saat memimpin rapat kerja bersama TAPD membahas Rancangan APBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menyentil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membuat target pendapatan dalam APBD 2027 lebih realistis.

Sentilan tersebut muncul lantaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951 miliar lebih dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dinilai terlalu optimistis.

Bahkan, Banggar khawatir target itu berisiko menjadi angka semu yang hanya dipasang demi mengimbangi besarnya belanja.

Sorotan ini disampaikan Ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, dalam rapat kerja bersama TPAD yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).

Banggar meminta agar proyeksi pendapatan daerah diselaraskan dengan kemampuan keuangan riil. Terlebih, target PAD 2026 sebesar Rp 927 miliar lebih belum terealisasi secara maksimal hingga mendekati akhir tahun.

Arnawa menyentil kebiasaan penyusunan rencana belanja daerah yang terlampau boros di awal namun berujung kendala penundaan kegiatan di akhir tahun.

Ia mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar bersikap jujur dan terukur dalam merancang kemampuan anggaran.

"Harus jujur kepada pimpinan. Kalau memang dananya segitu, sampaikan segitu. Jangan bilang bisa, tetapi dananya tidak ada. Akhirnya ribut menjelang akhir tahun," tegas Arnawa.

Arnawa mengingatkan ketimpangan antara perencanaan belanja dan realisasi pendapatan yang berulang setiap tahun akan menyulitkan posisi keuangan daerah saat terjadi defisit. "Dimana cari kalau kekurangan, selalu setiap tahun seperti ini," sergahnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Banggar, I Wayan Sudiana. Ia menegaskan penyusunan APBD murni semestinya mencerminkan potensi riil daerah tanpa memaksakan angka.

Politisi PDIP yang akrab disapa Gading ini meminta eksekutif berani merestrukturisasi target penerimaan jika potensi di lapangan belum mendukung. "Kalau belum didukung, turunkan pendapatan tahun 2027. Jangan sampai nilai pendapatan hanya semu untuk mengikuti belanja. Tolong buat APBD murni, tidak usah sok kaya," tegas Gading.

Ia meyakini target pendapatan yang tidak realistis akan berdampak buruk pada eksekusi program pembangunan masyarakat. Menurutnya, ketidakcapaian target penerimaan berpotensi mengganggu kegiatan yang telah diprogramkan serta memicu praduga di publik. "Jangan sampai karena ada tidak tercapai adanya praduga. Buat yang realistis saja," ujarnya.

Kritik senada dilontarkan anggota Banggar I Wayan Lara yang mempertanyakan dasar kalkulasi penetapan PAD 2027. Ia menguraikan bahwa asumsi pendapatan tahun mendatang seharusnya bertumpu pada capaian riil tahun berjalan agar tidak sebatas menjadi angka di atas kertas. "Jangan sampai terus terjadi setiap tahun begini. Pasang PAD tinggi, tapi tidak terealiasi. Ini sama dengan bohong," kata Lara.

Menanggapi cecaran Banggar, Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, membantah tuduhan bahwa perencanaan belanja daerah dilakukan secara kebablasan.

Ia menerangkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada agar target PAD yang dipasang dapat tercapai. "Kalau target tercapai, tentu belanja bisa dicapai. Mudah-mudahan bisa terealisasi. Ini menjadi acuan asumsi pendapatan. Kalau kita tidak bisa mengacu pada target, penyusunan belanja juga bagaimana," ujar Susila.

Susila menegaskan, angka pendapatan maupun alokasi belanja dalam RAPBD 2027 belum bersifat final karena masih dalam tahap pembahasan rapat dewan. "Kita lihat nanti, apakah bisa diturunkan. Ini kan masih belum ketok palu, masih ada pembahasan," tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

Dispar Denpasar Perkuat Wisata Berbasis Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 secara daring, Kamis (10/9/2026). Forum lintas sektor ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, mengevaluasi kebijakan, serta menyempurnakan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Adat Sesetan Gelar Mapandes Massal

balitribune.co.id | Denpasar - Desa Adat Sesetan kembali menggelar Karya Atma Wedana dan Mapandes Kinambulan secara massal di Pemelisan Desa Adat Sesetan, Rabu (9/9/2026). Ratusan krama, baik dari dalam maupun luar wilayah Sesetan, tampak memadati areal bale peyadnyan untuk mengikuti rangkaian prosesi Manusa Yadnya dan Pitra Yadnya ini.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyalahgunaan Narkoba Cair, BNN Usul Larang Total Rokok Elektrik

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Narkotika Nasional (BNN) mendorong penguatan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik (vape). Langkah ini menjadi upaya antisipasi terhadap melonjaknya kasus penyalahgunaan zat berbahaya melalui medium tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Satgas Pangan Pusat Sidak Harga Beras di Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Satgas Pangan Pusat bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan Daerah menggelar inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Denpasar, Kamis (10/9/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan harga beras tetap terkendali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), mutu terjaga, dan penyalurannya berjalan lancar.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.