balitribune.co.id | Denpasar - PT Bank Pembangunan Daerah Bali menyelenggarakan program rutin tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (RUPS Tahunan Tahun Buku 2023) di Ruang Rapat Wijaya Kusuma Bank BPD Bali Kantor Pusat, Jumat (23/2). RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Bank BPD Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Bagus Artawan selaku Komisaris Utama Perseroan. 

Hadir dalam rapat, Pj Gubernur Bali berserta seluruh Bupati dan Walikota (atau yang mewakili) selaku Pemegang Saham beserta Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, yakni Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Informasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023. 

"Pemegang Saham Bank BPD Bali menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 serta memutuskan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp 553,6 M dari laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan di Tahun Buku 2023 yaitu sebesar Rp738 miliar. Perolehan laba tersebut tumbuh 22,32% secara tahunan atau year on year (y-o-y) dari periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp604 milyar," ucap Artawan. 

Pertumbuhan laba ini secara signifikan bersumber dari pendapatan bunga bersih selama tahun 2023, naik 28,97% secara tahunan atau year on year (y-o-y)  menjadi Rp2.242 miliar dari periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.738 miliar. Disamping itu, pencapaian laba juga bersumber dari peningkatan fee based income sebesar Rp11 miliar, naik 10,83% secara tahunan atau year on year (y-o-y)  menjadi Rp114 miliar dari periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp102 miliar. Pendapatan lainnya juga mengalami pertumbuhan hingga 55,65%, secara tahunan atau year on year (y-o-y)  menjadi Rp68 miliar dari periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp44 miliar.

Berdasarkan intermediasi yang telah dilakukan, terdapat peningkatan penyaluran kredit secara tahunan atau year on year (y-o-y) mencapai 5,39% atau meningkat dari Rp20.068 miliar pada Desember 2022 dan mencapai Rp21.151 miliar pada Desember 2023, dengan komposisi penyaluran kredit produktif mencapai 54,34% dari total portofolio kredit pada Desember 2023 atau meningkat dari Desember 2022 yang hanya sebesar 52,52%. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa Bank BPD Bali telah menyalurkan kredit kepada UMKM melebihi dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling sedikit sebesar 25% (dua lima persen) pada akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan Desember 2023. Pemenuhan rasio ini bersumber dari tercapainya penyaluran kredit KUR sebesar 100% dari target, yaitu sebesar Rp1.729 miliar. 

Upaya lainnya ditunjukan oleh Bank BPD Bali melalui pembiayaan UMKM, yakni penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan penyaluran insentif untuk mendorong permintaan domestik. Selain itu, program lainnya yang dapat diupayakan adalah mendorong penambahan bantuan sosial dan stimulus fiskal sektor perumahan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi. 

"Tentu hal ini sejalan dengan Visi Bank, yaitu Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan, secara nyata telah diwujudkan melalui penyaluran kredit kepada debitur UMKM pada Desember 2023 yang telah mencapai Rp10.268 miliar atau 48,54% dari total kredit yang disalurkan," imbuh Dirut Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, CASA telah mengalami peningkatan sebesar 23,40% secara tahunan atau year on year (y-o-y) mencapai Rp19.977 miliar per Desember 2023, berkontribusi hingga 71,48% dari total dana pihak ketiga. Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga tumbuh 5,65% secara tahunan atau year on year (y-o-y) menjadi Rp27.948 miliar dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp26.453 miliar. 

Peningkatan kredit dan pendanaan Bank telah mendorong peningkatan aset dimana Bank BPD Bali mencatatkan aset sebesar Rp34.311 miliar atau meningkat sebesar 6,69% dari sebelumnya pada Desember 2022 sebesar Rp32.161 miliar.  Disamping itu, rasio keuangan juga terjaga dengan  baik, dimana Rasio KPMM sebesar 25,38%, ROA sebesar 3,24%, ROE sebesar 20,23%, NIM sebesar 7,16%, NPL Gross sebesar 1,29%, NPL Net sebesar 0,02%, dan BOPO sebesar 67,32%.

Pencapaian kinerja Bank BPD Bali tidak lepas dari adanya dukungan penuh Pemegang Saham melalui penyertaan modal sehingga modal inti pada Desember 2023 mencapai Rp3.877 miliar yang mana telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Bank BPD Bali juga berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan memperluas ekosistem digital, dimana pada tahun 2023 telah terimplementasi layanan KKI Fase 1 dengan QRIS, Siskeudes Link, QRIS CrossBorder serta memperluas cakupan produk-produk kredit sehingga diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan sesuai lifecyle nasabah dan mendukung program pemerintah. 

Dalam kesempatan tersebut, terdapat penekanan yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya agar Bank BPD Bali sebagai Bank kebanggaan masyarakat Bali turut berkomitmen mengenai permasalahan krusial terkait mengentaskan kemiskinan ekstrim serta stunting di pulau Dewata. 

“Saya harapkan, Bank BPD Bali turut serta dalam Gerakan “Ngrombo” untuk mendukung program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim dan stunting di Bali," ucap Mahendra Jaya.

Sampai saat ini, Bank BPD Bali konsisten berupaya untuk memperkuat corporate culture yang memiliki dampak positif bagi perkembangan performance kinerja yang mengedepankan Competence, Integrity, Team Work, dan Customers Awarenens (CINTA). Hal ini tentu didukung juga dengan pengembangan SDM dan penguatan Teknologi Informasi agar dapat terus berkembang dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan pelayanan kebutuhan perbankan saat ini.