balitribune.co.id | Mangupura - Bantuan Rp 2 juta per KK bagi masyatakat Badung setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, bantuan tersebut dinilai tidak sesuai dengan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih.

Saat kampanye seluruh KK di Badung dijanjikan bantuan Rp 2 juta. Namun, belakangan justru bantuan itu ada syaratnya. Bahkan calon penerima diminta membuat pakta integritas bermaterai.

Terkait hal itu Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan bahwa bantuan ini bukan merupakan Tunjangan Hari Raya (THR), melainkan bantuan untuk mencegah terjadinya  inflasi. 

Hal tersebut disampaikan Bupati didampingi Sekda Badung IB. Surya Suamba saat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Selasa, (11/3).

“Karena pada saat HBKN tersebut sering berpotensi meningkatkan inflasi. Sebenarnya kebijakan ini tidak jauh dari yang dilakukan pemerintah pusat, dimana dengan cara menurunkan harga tiket pesawat dengan instrumen menurunkan ppn nya dari 11% ke 5% sehingga terjadi penurunan harga tiket. Kalau Kita dengan cara memberikan uang transfer langsung kepada masyarakat, dengan harapan bisa menjaga inflasi. Hal ini juga karena kondisi fiskal kita memungkinkan hal tersebut,” kata Bupati Adi Arnawa.

Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan bahwa TPID Badung dari tahun ke tahun selalu berupaya untuk menjaga inflasi di Badung, dengan menjaga ketersedian dan kebutuhan komoditas. Mengingat Kabupaten Badung merupakan daerah pariwisata internasional dimana permintaan tidak hanya dari penduduk asli namun juga berasal dari penduduk pendatang maupun wisatawan yang berkunjung ke Badung.

“Saya minta kepada bapak ibu semua terutama dinas terkait untuk mempersiapkan ketersediaan 10 komoditas pangan yang sering menyumbang inflasi kepada Kabupaten Badung. Nantinya kita akan perkuat dengan kebijakan anggaran dan ditambah dengan mitigasi yang kita lakukan, mudah-mudahan inflasi di Kabupaten Badung ini bisa kita jaga dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan,” ujarnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda H. Panjaitan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung dengan Programnya Badung Siaga Pangan (Badung SIGAP) dan juga penguatan Hulu ke hilir beras yang mampu menjaga inflasi tersebut. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa penguatan hulu ke hilir beras tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dijaga.

“Di tengah kondisi keterbatasan lahan pertanian dan tenaga pertanian Kabupaten bisa meningkatkan produktivitas berasnya. Ditambah dengan dukungan pemerintah daerah maupun melalui Perumda ini sangat membantu meningkatkan Produktivitasnya, hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya penghargaan produktivitas tertinggi ke 3 secara nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia,” jelasnya

Turut hadir pada kesempatan ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Dr. Yudi Agusta, Perwakilan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Bali, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Badung IB. Gede Arjana serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung dan Direktur Operasional Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Badung I Wayan Mustika.