Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bapemperda Tabanan Sepakati Prioritaskan 9 Ranperda di 2027

Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.
Bali Tribune / Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Kesepakatan agenda pembentukan hukum tersebut dirancang guna memperkuat kepastian hukum serta mendukung tata kelola pembangunan daerah.

Sembilan ranperda yang disetujui mencakup regulasi rutin penganggaran hingga aturan strategis, antara lain Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, APBD 2028, APBD Perubahan 2027, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, serta Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, menyampaikan bahwa seluruh ranperda yang masuk dalam skema pembahasan tahun mendatang merupakan usulan resmi dari pihak eksekutif. “Propemperda 2027 usulan dari eksekutif yaitu Sembilan ranperda,” ujar Eddy usai memimpin rapat kerja Bapemperda pada Selasa (10/11/2026).

Di luar paket anggaran dan retribusi, Bapemperda menyoroti hadirnya regulasi baru yang menyasar sektor-sektor krusial masyarakat, seperti Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tabanan 2028-2045.

Regulasi ini disiapkan untuk memberikan ruang kepastian bagi kreativitas anak muda sekaligus menata arah industri pariwisata perdesaan secara berkelanjutan.

Eddy menegaskan, beberapa rancangan aturan baru tersebut sengaja diprioritaskan karena memiliki nilai urgensi yang tinggi bagi perkembangan daerah. “Ada beberapa yang baru seperti Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kemudian, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan. Itu yang dirasa urgen sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.

Selain regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif, kesepakatan 2027 juga memasukkan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama serta revisi Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembaruan aturan ini difokuskan untuk memperkuat proteksi kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani warga di Tabanan. “Bagaimana memberikan perlindungan kepada para petani. Ini jadi hal yang urgen juga,” ujarnya.

Di samping merancang agenda perundang-undangan 2027, Bapemperda DPRD Tabanan turut mengevaluasi realisasi pembentukan perda sepanjang 2026. Dari tujuh ranperda yang ditargetkan dalam Propemperda 2025 untuk dibahas pada 2026, baru lima rancangan yang berhasil dituntaskan menjadi perda resmi.

Dua rancangan aturan sisanya, yakni Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, terpaksa tertunggak akibat kendala teknis kelengkapan dokumen di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ada dua yang tertunggak di 2026 ini yakni Penyelenggaraan Pendidikan dan Kerukunan Umat Beragama. (Kendalanya) itu karena tergantung kesiapan OPD,” tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

GOR Tembuku Bangli Butuh Sentuhan Pemeliharaan

balitribune.co.id | Bangli - Sempat tidak bisa difungsikan karena terbentur masalah lahan GOR Tembuku, Bangli, sejak dua tahun terakhir baru bisa digunakan. Namun karena saking lama terbengkalai beberapa bagian bangunan GOR rusak. Oleh karena itu perhatian pemerintah daerah guna perbaikan fasilitas umum tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Bangun Bioskop di Pasar Rakyat Gianyar, Pemkab Siapkan Anggaran Rp15,3 Miliar

balitribune.co.id | Gianyar - Fasilitas hiburan baru bakal hadir di pusat Kota Gianyar. Pemkab Gianyar menyiapkan pembangunan bioskop di lantai IV Pasar Rakyat Gianyar dengan pagu anggaran mencapai Rp15,3 miliar.

Rencana tersebut dibenarkan Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat ditemui di sela-sela memantau pelaksanaan Pilkel serentak, Minggu (20/9/2026). Mahayastra memastikan Gianyar akan memiliki fasilitas bioskop.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Jalak Nusa Ungkap Dugaan Pencurian di 5 TKP, Pelaku Ternyata Masih Anak Dibawah Umur

balitribune.co.id | Semarapura - Tim Jalak Nusa Polsek Nusa Penida Polres Klungkung melakukan pengungkapan dan pengembangan terhadap dugaan tindak pidana pencurian di warung-warung di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Minggu (20/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Kerta Gosa dan Museum Semarajaya Diusulkan Jadi Cagar Budaya Nasional

balitribune.co.id | Semarapura - Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung guna mendorong peningkatan status penetapan cagar budaya di wilayah Klungkung. Pertemuan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, di Kantor Bupati Klungkung, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Satria Terbitkan SE Larangan Pungli pada Layanan Kesehatan

balitribune.co.id | Semarapura - Pemerintah Kabupaten Klungkung menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Klungkung Nomor B.400.7 / 1506 / DINKES / 2026 tentang Larangan Gratifikasi, Penyuapan, dan Pungutan Liar (Pungli) pada Pelayanan Kesehatan. Edaran ini berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, hingga RSUD Gema Santi Nusa Penida.   

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.